Anda tentu masih ingat dengan kasus timah di Bangka Belitung, yang menggegerkan itu?. Nilai kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di sana, mencapai Rp 271 triliun.
Nah...
Kasus serupa terjadi di Koto Boyo, Provinsi Jambi. Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi, mencerminkan skandal besar seperti kasus tambang timah yang menyeret Harvey Moeis itu. Di Koto Boyo, ribuan hektare lahan hancur, lubang-lubang tambang dibiarkan menganga, dan pencemaran lingkungan terjadi tanpa ada upaya reklamasi.
Bedanya, kasus Harvey Moeis sudah ditangani aparat penegak hukum. Sementara kejahatan lingkungan di Koto Boyo masih dibiarkan. Apakah Koto Boyo akan menjadi Bangka Belitung kedua?
Jika tidak segera ditangani, bencana ekologis yang lebih parah akan terjadi di Jambi.
Untuk diketahui, kasus tambang timah Harvey Moeis mengakibatkan kerugian lingkungan hingga Rp 271 triliun. Ahli lingkungan dari IPB, Bambang Hero Saharjo, mengungkap bahwa kerusakan di Bangka Belitung mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, biaya pemulihan yang mencapai triliunan rupiah.
Di Koto Boyo, kerusakan serupa terjadi. Namun, belum ada perhitungan kerugian resmi. Aparat belum masuk ke sana. BPK RI juga belum pernah melakukan audit.
Lubang-lubang bekas tambang batubara di Koto Boyo dibiarkan begitu saja. Tidak ada reklamasi, tidak ada tanggung jawab dari perusahaan tambang. Ribuan hektare lahan yang dulunya hijau dan subur kini berubah menjadi danau-danau beracun.
Air di lubang-lubang bekas tambang mengandung logam yang berbahaya bagi manusia dan ekosistem. Masyarakat kehilangan sumber air bersih. Hutan musnah, satwa liar kehilangan habitat, suhu meningkat drastis, dan tanah tak bisa lagi ditanami.
Sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi setelah operasi tambang selesai.
Namun, di Koto Boyo tidak ada satu pun bekas tambang yang direklamasi. Lubang-lubang tambang dibiarkan terbuka dan dipenuhi air beracun. Tanah kehilangan kesuburannya, tidak bisa ditanami kembali. Dana reklamasi yang seharusnya ada, entah ke mana.
"Perusahaan tambang ini sudah mengeruk keuntungan besar dari batubara, tetapi mereka pergi meninggalkan kehancuran tanpa peduli!" ujar Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau.
Aparat penegak humum, mulai dari Kejagung, Mabes Polri hingga KPK harus menyelidiki ke mana dana reklamasi yang seharusnya digunakan untuk memulihkan lahan tambang. Jika ada penyelewengan, maka ini adalah skandal besar yang harus diusut tuntas.
Kasus Ini Lebih Parah dari Harvey Moeis?
Kasus Harvey Moeis membongkar praktek korupsi dan persekongkolan bisnis tambang ilegal yang menghancurkan lingkungan.
Di Koto Boyo, skandal ini sesunguhnya lebih parah. Karena bukan hanya masalah reklamasi, tetapi juga izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang telah beralih fungsi menjadi tambang batubara.
Investigasi Perkumpulan Hijau menemukan bahwa lahan HGU PT Sawit Desa Makmur (SDM) yang luasnya 14.225 hektare berubah menjadi tambang batubara.
Berikut adalah daftar perusahaan yang mengelola tambang di HGU PT SDM:
1️⃣ PT TBT – Luas area: 3.220 hektar
2️⃣ PT BMS – Luas area: 1.380 hektar
3️⃣ PT KMW – Luas area: 2.000 hektar
4️⃣ PT DKC – Luas area: 1.472 hektar
Selain itu, terdapat beberapa perusahaan tambang batubara yang berada di bawah kendali Rizal Senangsyah, yakni:
5️⃣ PT BHS – Luas area: 1.946 hektar
6️⃣ PT BBMM – Luas area: 198,70 hektar
7️⃣ PT KA Investama – Luas area: 199,10 hektar
8️⃣ PT ASSBB – Luas area: 1.945 hektar
9️⃣ PT BHI – Luas area: 2.000 hektar
"Bagaimana mungkin izin HGU sawit bisa berubah menjadi tambang batubara? Ini jelas pelanggaran serius, dan pemerintah harus segera turun tangan!" ujar Feri Irawan.
Yang lebih mencurigakan, Gubernur Jambi Fachrori Umar pernah menyurati pemerintah pusat untuk mencabut izin HGU PT SDM. Mengapa? Apakah ada permainan antara pengusaha tambang dan pejabat pemerintah? Siapa yang bertanggung jawab atas izin yang berubah tanpa prosedur? Ke mana dana reklamasi yang seharusnya digunakan untuk memulihkan lingkungan?
"Jangan hanya fokus ke Harvey Moeis! Kejahatan lingkungan di Jambi juga harus dibongkar. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat!" tegas Feri.
Anggota Komisi XII DPR RI bidang ESDM, Cek Endra, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta KPK segera turun tangan mengusut kejahatan lingkungan ini.
"Kasus ini tidak bisa dibiarkan. KLH harus turun langsung ke Koto Boyo untuk mengaudit kerusakan lingkungan akibat tambang batubara yang tidak direklamasi!" tegas Cek Endra.
Lebih lanjut, Cek Endra juga menyoroti peran pengusaha berinisial "Y" yang disebut-sebut mengendalikan tambang di Koto Boyo. Pernyataan Cek Endra ini mengindikasikan ada peran Y di Koto Boyo, layaknya Harvey Moeis di kasus Timah.
"Saya mendengar nama ini terus-menerus disebut di lapangan. Kami akan telusuri siapa aktor utama di balik tambang ini. Saya juga akan mengajak Komisi XII DPR RI turun ke lapangan untuk investigasi!" tambahnya.
Sementara, tokoh masyarakat Sarolangun al Musayat menyebut kasus kerusakan lingkungan akibat tambang tanpa reklamasi tidak hanya terjadi di Koto Boyo. Kasus serupa juga terjadi di areal lain seperti di PT Minimex. Dia meminta kasus kerusakan lingkungan yang meluas ini diusut tuntas.
36 Perusahaan Tambang Dilaporkan ke Kementerian ESDM
Dua tahun yang lalu, Ditlantas Polda Jambi pernah melaporkan sejumlah perusahaan tambang batubara, terutama yang beroperasi di Koto Boyo, ke Kementerian ESDM. Kala itu, Ditlantas Polda Jambi mengidentifikasi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di wilayah itu, terutama yang menyebabkan kerusakan jalan dan perusakan aset pemerintah.
Dalam kurun waktu sepekan, dari 15 Maret hingga 23 Maret 2023, Ditlantas Polda Jambi telah menindak sebanyak 152 pelanggaran dari 36 perusahaan tambang batubara! Pelanggaran tersebut meliputi overloading (melebihi batas tonase), pelanggaran jam operasional, perusakan jalan nasional akibat kelebihan muatan, truk patah as dan menyebabkan kemacetan parah.
Karena banyaknya pelanggaran dan dampak buruk yang ditimbulkan, Ditlantas Polda Jambi resmi melaporkan 36 perusahaan tambang tersebut ke Kementerian ESDM!
Berikut 36 perusahaan tambang batubara yang telah ditindak Ditlantas Polda Jambi dan dilaporkan ke Kementerian ESDM:
1️⃣ Tridat Quantum
2️⃣ PT DBM
3️⃣ PT SAJ
4️⃣ PT SPC
5️⃣ PT KAInvestama
6️⃣ PT BBMM
7️⃣ PT AJC
8️⃣ PT BHS
9️⃣ PT Nanriang
🔟 PT PUS
1️⃣1️⃣ PT Kotoboyo
1️⃣2️⃣ PT SM
1️⃣3️⃣ PT Anugrah Merangin
1️⃣4️⃣ PT Daya Bambu Sejahtera
1️⃣5️⃣ PT Duta Indo Persabda
1️⃣6️⃣ PT BHS
1️⃣7️⃣ PT Bumbuhan Multi Sejahtera
1️⃣8️⃣ PT Nagari Mitra Iskandar
1️⃣9️⃣ PT Zodiak
2️⃣0️⃣ PT BEI
2️⃣1️⃣ PT WKS
2️⃣2️⃣ PT ZAM
2️⃣3️⃣ PT Anugrah Muda Berkarya
2️⃣4️⃣ PT Pagar Beton
2️⃣5️⃣ PT SKKB
2️⃣6️⃣ PT DSA
2️⃣7️⃣ PT Tebo Prima
2️⃣8️⃣ PT MAS
2️⃣9️⃣ PT BMS
3️⃣0️⃣ PT TJ
3️⃣1️⃣ PT ASBB
3️⃣2️⃣ PT PDN
3️⃣3️⃣ PT BEI
3️⃣4️⃣ PT SGM
3️⃣5️⃣ PT PME
3️⃣6️⃣ PT BBM
Perusahaan-perusahaan ini diketahui melanggar batas tonase dan jam operasional, yang menyebabkan kerusakan jalan nasional!
“Pada Pasal Sanksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 disebutkan bahwa apabila melanggar batas muatan, maka perusahaan pemegang IUP dan IUJP bisa dikenakan sanksi administratif, dihentikan sementara, hingga pencabutan izin oleh Kementerian ESDM," ujar Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi, beberapa waktu yang lalu.
Ini mengindikasikan bahwa kejahatan akibat tambang batubara tidak hanya berupa kejahatan lingkungan, tapi telah meluas ke kejahatan lainnya.
Pemerintah dan aparat hukum harus segera bertindak. Jangan biarkan Koto Boyo menjadi Bangka Belitung kedua. Jika tidak segera diusut, maka akan ada lebih banyak daerah di Indonesia yang menjadi korban tambang tak bertanggung jawab!
Add new comment