KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Katamso, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi saat mengikuti peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Rabu (5/3/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tanjabbar. Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta pejabat instansi terkait lainnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat serta kerja sama lintas sektor, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama. Dengan adanya MCP, pemerintah daerah memiliki standar evaluasi yang lebih transparan untuk memastikan tata kelola yang lebih bersih," ujar Ketua KPK.
Wakil Bupati Katamso menyampaikan bahwa Pemkab Tanjabbar siap mendukung dan mengimplementasikan program MCP sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
"Kami sangat mengapresiasi program ini. IPKD MCP 2025 akan menjadi alat bantu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Tanjabbar agar lebih akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat," ujar Katamso.
Program ini diharapkan dapat memperkuat integritas serta budaya antikorupsi di lingkungan Pemkab Tanjabbar, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.(*)
Add new comment