Sejumlah Fraksi di DPRD Provinsi Jambi pertanyakan hasil sejumlah aset daerah yang menunjang perekonomian daerah.
Diantaranya, dari fraksi PDI-P yang mempertanyakan pendapatan dari hasil pertambangan batubara di Provinsi Jambi.
Pernyataan ini disampaikan oleh, Sekretaris Fraksi PDI-P, Daulat Sitorus dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024.
Daulat Sitorus mengatakan, tidak ada transparansi dari pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengelolaan keuangannya yang dihasilkan dari perusahaan batu bara.
Sementara yang menjadi persoalan selama ini hanyalah mudarat yang ditimbulkan selama angkutan batubara beroperasi.
“Kita meminta laporannya dari saudara Gubernur Jambi,” kata Daulat Sitorus dalam laporannya, Rabu (9/4/25).
Begitupun dengan Fraksi PKB yang mempertanyakan pembangunan Jambi Business Center (JBC) Simpang Mayang Kota Jambi yang dinilai jauh dari konstruksi awal pembangunannya.
“Baik dari pembangunan juga JBC seharusnya tidak seperti itu, ini ruko-ruko yang di bangun,” kata Juanda dalam paparnnya.
Ia juga menyoroti terhadap bangunan kolam retensi yang selama ini dipersoalkan sebagai penyumbang banjir di tengah masyarakat.
“Ya kalau memang itu salah ya kita minta pemerintah tegas, berikan peringatan, jika masih juga ya putuskan kontrak nya,” paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah berharap persoalan yang di pertanyakan oleh masing-masing fraksi dapat dijawab oleh Gubernur Jambi pada rapat selanjutnya.
“Pandangan fraksi secara umum sama, tentu sudah kami sampaikan secara langsung bersama pak gubernur, kita tunggu jawaban pak gubernur hari senin nanti, mudah-mudahan tidak hanya menjawab melainkan menindak lanjuti,” kata M Hafiz. (*)
Add new comment