Pemerintah bakal meluncurkan program nasional Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Targetnya tak main-main: 80 ribu koperasi berdiri di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga pertengahan tahun ini.
Program ini merupakan perwujudan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem ekonomi yang kuat di akar rumput, inklusif, dan berbasis kekeluargaan.
“Koperasi harus kembali jadi soko guru ekonomi rakyat. Bukan sekadar papan nama, tapi benar-benar hidup dan diawasi,” kata Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM, Herbert H. O.
Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025, koperasi wajib memiliki struktur pengawas minimal tiga orang (jumlah ganjil): satu ketua dan dua anggota.
Menariknya, posisi ketua pengawas dijabat ex-officio oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
“Ini agar koperasi diawasi langsung oleh pemimpin terdekat warga,” jelas Herbert.
Seleksi pengawas dibuka untuk warga desa secara terbuka. Berikut syaratnya:
- Punya pengetahuan dan keterampilan memadai
- Bersih dari hukuman pidana terkait keuangan negara/koperasi dalam 5 tahun terakhir
- Bukan keluarga langsung pengurus koperasi
- Wajib ada keterwakilan perempuan.
Kemenkop akan menggelar pelatihan 5 hari intensif bagi seluruh pengawas koperasi mulai Agustus 2025. Materi yang diajarkan:
- Manajemen risiko
- Antipencucian uang
- Analisis laporan keuangan
- Akuntabilitas dan transparansi lembaga
“Pengawas wajib menyampaikan laporan keuangan koperasi secara terbuka ke masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah ingin memastikan Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek pelengkap, tapi benar-benar jadi mesin penggerak ekonomi lokal.
“Partisipasi warga adalah kunci. Kami dorong sistem akuntabel dari bawah,” tutup Herbert.
Add new comment