Semua orang tahu. Dan mungkin ikut merasakan. Daya beli sedang tak baik-baik saja. Bukan hanya di Jambi, di seluruh Indonesia.
Harga-harga memang tak melonjak setinggi 2022. Tapi kantong warga tetap terasa sesak. Petani sawit misalnya, harga tandan buah segar jatuh, ongkos pupuk naik. Belanja harian terpaksa dipangkas. Pedagang kecil mengeluh sepi.
Kalau ditanya penyebabnya, jawabannya berlapis. Inflasi memang sudah turun. Kota Jambi bahkan sempat deflasi dua bulan beruntun. Tapi justru di situlah ironi. Deflasi bisa jadi tanda konsumsi lemah. Orang tak belanja bukan karena harga murah, tapi karena uangnya yang menipis.
Ada faktor lain yang jarang dibicarakan. Efisiensi anggaran daerah. BPS mencatat, 5 kabupaten/kota di Jambi belanjanya malah melebihi 100 persen. Itu artinya bukan efisien, tapi boros.
Padahal di era sekarang, setiap rupiah harus punya arah. Dana transfer dari pusat akan dipotong drastis tahun depan. Bayangkan, Rp 864 triliun untuk seluruh Indonesia dipangkas jadi Rp 650 triliun. Bagi Jambi, ini bisa berarti APBD menyusut sekitar Rp 1 triliun.
Apa artinya?
Tak ada lagi proyek multiyears baru. Banyak pos belanja harus dihapus. Bahkan DAK pun kabarnya dialihkan ke kementerian di pusat. APBD Jambi 2026 menciut.
Tapi justru di sinilah menariknya. Situasi sulit selalu memaksa pilihan. Gubernur Al Haris sudah bicara soal menggali PAD.
Pajak kendaraan, partisipasi migas 10 persen, hingga legalisasi tambang. Kalau ini berhasil, Jambi bisa punya sumber uang baru. Bukan sekadar mengandalkan pusat.
Tentu harus hati-hati. Jangan sampai kejar PAD berarti menekan rakyat dengan pajak yang melonjak seperti kasus Pati.
Kalau itu terjadi, daya beli akan semakin hancur. Jalan terbaik adalah efisiensi birokrasi. Pangkas perjalanan dinas, rapat-rapat, proyek seremonial. Anggaran harus berputar ke hal yang langsung dirasakan rakyat. Harga pangan stabil, layanan kesehatan lancar, sekolah anak tetap jalan.
Daya beli bukan sekadar soal angka inflasi atau tabel BPS. Itu soal piring di meja makan. Soal beras yang bisa ditanak. Soal bensin motor anak sekolah. Kalau uang rakyat makin sedikit, ekonomi bisa berhenti berputar.
Maka 2026 seharusnya jadi momentum baru. Momentum untuk membuktikan bahwa daerah bisa lebih mandiri. Gubernur Al Haris sudah menyiapkan langkah antisipasi. Tinggal bagaimana seluruh OPD menahan diri. Belanja jangan boros. Jangan asal habiskan pagu.
Jambi pernah hidup di masa harga karet tinggi. Pernah bernafas lega ketika sawit melambung. Sekarang waktunya hidup di era efisiensi. Siapa yang cepat beradaptasi, dialah yang akan bertahan.
Dan untuk Al Haris, tantangan besar ini bisa jadi justru modal politik. Kalau berhasil mengarahkan Jambi melewati pemangkasan anggaran tanpa krisis sosial, maka legitimasi kepemimpinannya akan semakin kuat.
Karena pada akhirnya, rakyat hanya akan bertanya sederhana.
“Apakah hidup saya lebih baik?”
Seperti kata Bung Karno dulu. “Kesulitan itu akan memaksa kita untuk menemukan jalan keluar. Dan setiap kesulitan yang kita atasi adalah satu tangga menuju kebesaran.”
Dan jangan lupa.
Revolusi Pati tak boleh terulang di Jambi. Kenaikan pajak yang ugal-ugalan bisa memicu perlawanan rakyat. Lebih baik memangkas boros birokrasi daripada memeras kantong warga.(*)
*MUAWWIN MM
Add new comment