Polemik terkait dugaan penyimpangan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Jambi memasuki babak baru.
Setelah aksi saling balas klaim data antara LSM Cakrawala Nusantara dan Balai Wilayah Sungai (BWSS) VI Jambi, kini Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta resmi turun tangan.
Langkah ini dipastikan melalui surat tanggapan resmi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan nomor PW.0302-If/410, tertanggal 28 September 2025. Surat yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, itu menegaskan laporan dari LSM telah diterima dan akan ditindaklanjuti.
"Menindaklanjuti Surat DPP LSM Cakrawala Nusantara Nomor 012/LP/LSM-CN/IX/2025... bersama ini disampaikan bahwa pengaduan Saudara telah diterima dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi kutipan surat yang ditandatangani oleh Inspektur VI, Dr. Lulus Mustofa, S.H., M.H.
Dalam surat tersebut, pihak Inspektorat Jenderal juga membuka pintu bagi LSM untuk melengkapi laporannya.
"Dalam hal terdapat tambahan informasi dan/atau bukti dukung terkait pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui surat elektronik [email protected] paling lambat tanggal 2 Oktober 2025," lanjut isi surat itu.
Turunnya Inspektorat Jenderal ini menjadi eskalasi serius dari perdebatan yang sebelumnya terjadi di tingkat regional. Seperti diberitakan, BWSS VI Jambi telah membantah seluruh temuan LSM dengan menyatakan proyek berjalan sesuai aturan berdasarkan hasil verifikasi internal mereka.
Namun, jawaban itu langsung dimentahkan oleh Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, yang menilai data BWSS VI tidak sinkron dengan fakta lapangan. Ruslan bahkan secara terbuka menantang BWSS VI untuk "adu data di lapangan" agar semua transparan.
Dengan adanya respons dari Inspektorat Jenderal, pengawasan kasus ini kini ditarik ke tingkat pusat. Ini menandakan bahwa laporan LSM Cakrawala Nusantara dianggap serius dan akan diperiksa oleh lembaga pengawas internal Kementerian PUPR. Publik kini menanti hasil dari proses yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk membuktikan klaim dari kedua belah pihak.(*)
Add new comment