JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti serius aksi unjuk rasa yang digelar LSM Cakrawala Nusantara di depan Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi. Aksi yang berlangsung pada Jumat (10/10/2025) itu membongkar dugaan penyimpangan dan pungutan liar (pungli) dalam mega proyek irigasi P3-TGAI di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang diperuntukkan bagi para petani di Jambi terus menuai sorotan. Setelah mendapat kecaman dan kritik keras dari LSM Cakrawala Nusantara, kini, muncul dugaan adanya mekanisme khusus dalam penentuan kelompok tani penerima program yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi.
Polemik terkait dugaan penyimpangan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Jambi memasuki babak baru.
Setelah aksi saling balas klaim data antara LSM Cakrawala Nusantara dan Balai Wilayah Sungai (BWSS) VI Jambi, kini Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta resmi turun tangan.
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS) Jambi buka suara terkait tudingan miring dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara mengenai pelaksanaan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Melalui surat resmi, BWSS VI membantah semua tuduhan dan mengklaim pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis.
Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa manfaat bagi para petani, proyek senilai miliaran rupiah ini dilaporkan ke Kementerian PU RI karena sarat dengan masalah.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang digadang-gadang Kementerian PUPR sebagai model pembangunan pedesaan antikorupsi justru menuai kritik tajam di Kerinci dan Sungai Penuh. Alih-alih jadi cerita sukses partisipasi petani, program bernilai ratusan juta rupiah per titik ini disebut-sebut berubah menjadi "proyek asal jadi" hingga "proyek siluman".
***
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kembali menancapkan eksistensinya di Jambi. Kali ini bukan lewat jalan tol, bendungan, atau jembatan megah. Tapi lewat proyek rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di tujuh kabupaten dan satu kota.
Proyek senilai Rp 72,57 miliar itu bukan proyek biasa. Ia lahir dari dua dokumen kebijakan tingkat tinggi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 444/KPTS/M/2025, yang menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi irigasi daerah.
Selain menggarap proyek jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan tanggul penutup dan jaringan irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) juga akan mengeksekusi satu lagi proyek strategis di pantai timur Jambi di tahun 2025 ini.
Proyek itu adalah rehabilitasi jaringan rawa D.I.R Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai proyek yang dikucurkan sebesar Rp 20 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025. Saat ini, kedua proyek jumbo ini tengah proses tender.