Jambi – Gubernur Jambi Al Haris membeberkan kondisi terbaru ketenagakerjaan hingga ketahanan pangan dalam rapat perdana bersama Tenaga Ahli Gubernur (TAG) di Bappeda Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026).
Di hadapan jajaran TAG, Al Haris menegaskan bahwa membaiknya denyut ekonomi Jambi mulai berdampak langsung pada serapan tenaga kerja.
“Ini terlihat dari kondisi ketenagakerjaan kita. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah turun ke angka 4,26 persen,” ujarnya.
Berdasarkan data November 2025, dari total 1,94 juta angkatan kerja, sebanyak 1,86 juta orang telah bekerja.
Sementara itu, jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 79.224 orang. Penurunan ini menunjukkan tren positif pasar kerja di Jambi, seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil dan bergerak naik.
Tak hanya ketenagakerjaan, Al Haris juga mengulas progres program nasional Presiden Prabowo, yakni Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Jambi.
Hingga 2025, tercatat 1.585 unit KDKMP telah terbentuk 1.412 unit Koperasi Desa (Kopdes), 171 unit Koperasi Kelurahan (Koplur). Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 unit masih dalam tahap pembangunan gerai atau bangunan fisik.
Program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat basis ekonomi kerakyatan di Jambi.
Di sisi lain, Al Haris memberi perhatian serius terhadap sektor ketahanan pangan. Sepanjang 2025, capaian produksi menunjukkan tren meningkat. Luas panen padi 80.710 hektare. Produksi gabah (GKG) 366.540 ton. Produksi beras 212.030 ton.
Namun, angka tersebut baru mampu memenuhi sekitar 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat Jambi. Artinya, masih terdapat kekurangan pasokan yang harus ditutup dari luar daerah.
“Ini menjadi catatan penting. Produksi kita naik, tapi belum cukup. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Al Haris.
Gubernur secara khusus meminta TAG Jambi untuk mengawal persoalan ini secara serius. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Ketua TAG Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, menegaskan pihaknya siap mengawal arahan tersebut.
“Ini isu strategis. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Kita akan dorong langkah-langkah konkret berbasis data agar produksi meningkat dan ketergantungan dari luar bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran TAG bukan sekadar memberi masukan, tetapi memastikan kebijakan benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin masalah ini tidak berulang setiap tahun. Harus ada solusi sistemik,” katanya.
