Proyek rehabilitasi sekolah di Tanjab Barat yang dikerjakan oleh PT Bumi Delta Hatten menuai masalah besar. Aktivis mendesak Kementerian PUPR untuk mem-blacklist perusahaan ini.
Tanjab Barat, – Proyek rehabilitasi dan renovasi 16 sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) yang dikerjakan oleh PT Bumi Delta Hatten (BDH) dengan anggaran senilai Rp 69 miliar dari APBN terus menuai masalah. Meskipun proyek tersebut seharusnya selesai pada Mei 2024, hingga saat ini masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, bahkan hasil pekerjaan yang sudah ada pun banyak yang tidak memenuhi standar.
Proyek ini sejak awal menghadapi kendala, terutama terkait kualitas pengerjaan yang buruk. Beberapa kepala sekolah, termasuk di SDN 60 Parit Panglong dan SD 015/V Serdang Jaya, melaporkan hasil pekerjaan yang amburadul, seperti atap yang bergelombang, plafon yang tidak rapi, dan septic tank yang terlalu kecil untuk kebutuhan 7 toilet.
Metrojambi.com, yang meninjau langsung beberapa sekolah, menemukan banyak kejanggalan dalam hasil pekerjaan PT BDH. Di SD 015/V Serdang Jaya, misalnya, konblok halaman belum dipasang, dan septic tank hanya berukuran 1x1 meter, jauh dari memadai untuk kebutuhan sekolah dengan 519 siswa. Kepala sekolah, Bukhari, menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali melayangkan protes ke pihak kontraktor dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi.
"Kita sudah sampaikan semua ke PU (melalui BPPW Jambi). Alhamdulillah, PU cepat tanggap meminta kontraktor untuk memperbaiki," ujar Bukhari. Namun, respons kontraktor yang lamban membuat perbaikan tidak kunjung tuntas. Bahkan, BPPW sudah meminta agar septic tank tersebut diperbesar, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.
Saat dikonfirmasi, Hendi, owner PT BDH, berdalih bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai arahan dan gambar proyek. Namun, ketika ditunjukkan foto-foto bangunan yang bermasalah, Hendi hanya menjawab bahwa pihaknya "mengacu ke gambar" dan mengakui bahwa pemasangan konblok belum selesai.
Di sisi lain, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana BPPW Jambi, Yusrizal, yang dikonfirmasi mengenai temuan Metrojambi.com, menyatakan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sedang turun ke lapangan untuk mengecek kondisi. Namun, pernyataan Yusrizal yang terkesan menutupi masalah di lapangan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas proyek ini.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat, termasuk aktivis anti-korupsi Tanjab Barat, Syarifuddin AR. Dia mendesak Kementerian PUPR untuk mem-blacklist PT BDH karena kualitas pekerjaan yang buruk dan dugaan pelanggaran lainnya, seperti upah pekerja yang belum dibayar.
"Kalau seperti ini harus di-blacklist dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus meninjau dokumen dan lainnya untuk memastikan sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan," tegas Syarifuddin, Direktur LSM Petis.
Proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Tanjab Barat yang dikerjakan oleh PT BDH telah menimbulkan banyak masalah dan keluhan dari pihak sekolah. Dengan banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai standar, desakan untuk mem-blacklist perusahaan ini semakin kuat. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai dengan dana publik dilaksanakan dengan baik dan transparan, demi kepentingan masyarakat.(*)
sumber : https://www.metrojambi.com/daerah/134998487/pekerjaan-proyek-sekolah-rp-69-m-oleh-pt-bdh-di-tanjab-barat-banyak-dikomplain-kepsek-bppw-jambi-kembali-turunkan-tim-ke-lapangan?page=3
Add new comment