JAMBI – Polemik penyelesaian kawasan Jambi Town Square atau JAMTOS kembali meledak dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Senin (20/04/2026). Dalam pembahasan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2025, persoalan JAMTOS menjadi salah satu sorotan paling tajam karena hingga kini belum menunjukkan titik terang.
Di tengah sorotan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, angkat bicara dengan nada tegas. Menurutnya, DPRD melalui Komisi II telah menjalankan seluruh tahapan pengawasan dan fungsi kelembagaan secara maksimal, sehingga persoalan yang masih berlarut bukan lagi berada di meja legislatif.
“Kasus JAMTOS menjadi sorotan Pansus II LKPJ. Pada intinya DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi II, telah melaksanakan tahapan tugasnya dengan baik,” tegas Djokas.
Pernyataan itu sekaligus menepis anggapan bahwa mandeknya penyelesaian persoalan JAMTOS disebabkan lemahnya pengawasan DPRD. Politisi PDI Perjuangan itu justru menegaskan bahwa hambatan utama kini berada pada tahap pelaksanaan di lapangan.
“Masalah eksekusi teknis bukan lagi ranah DPRD. Realisasi atau kerja-kerja teknis di lapangan adalah ranah OPD teknis dan BPN,” katanya tajam.
Politisi PDI Perjuangan Djokas menilai, rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Namun hingga kini, persoalan yang sudah berlarut selama setahun itu masih memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, Djokas juga menegaskan bahwa DPRD tidak menutup diri terhadap kritik publik. Bahkan, lembaga legislatif membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang merasa belum puas terhadap proses penyelesaian tersebut.
“Kini biar masyarakat yang menilai. Yang tidak puas silakan sampaikan aspirasinya ke DPRD, OPD atau instansi terkait, atau langsung ke pihak JAMTOS,” ujarnya.
Sikap terbuka itu dinilai sebagai bentuk keberanian politik DPRD Kota Jambi dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Di tengah panasnya polemik JAMTOS, nama Djokas pun mencuat sebagai salah satu figur yang paling vokal mendorong transparansi penyelesaian persoalan tersebut.
Permasalah JAMTOS sendiri terus menjadi isu sensitif di Kota Jambi, terutama terkait persoalan pengukuran ulang, legalitas, dan penyelesaian administrasi yang tak kunjung rampung. Dengan kembali mengemukanya isu ini di forum paripurna, tekanan terhadap OPD teknis dan Badan Pertanahan Nasional dipastikan semakin besar.
DPRD Kota Jambi telah bersuara lantang dan kini, semua mata mengarah pada mereka yang memegang kendali eksekusi di lapangan.(*)
