Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Universitas Jambi
Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator yang paling dinantikan ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan kinerja perekonomian nasional setiap triwulan.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran mengenai seberapa besar aktivitas produksi, konsumsi, investasi, perdagangan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya berlangsung dalam suatu periode.
Oleh karena itu, pembacaan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah angka tersebut naik atau turun. Pembacaan harus diarahkan pada pemahaman mengenai kualitas pertumbuhan, sumber pertumbuhannya, serta keberlanjutannya.
Perekonomian Indonesia memasuki Triwulan II-2026 di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama, fluktuasi harga energi, perubahan arah kebijakan perdagangan internasional, serta ketidakpastian pasar keuangan global masih menjadi tantangan yang tidak ringan.
Dalam situasi seperti itu, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi menjadi modal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara year-on-year.
Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih relatif kuat, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta berbagai program pemerintah yang mendorong permintaan domestik.
Pertumbuhan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi tekanan global.
Namun demikian, tantangan mulai terlihat memasuki Triwulan II. Berbagai indikator frekuensi tinggi memberikan sinyal bahwa laju pertumbuhan kemungkinan tidak sekuat triwulan sebelumnya.
Penjualan ritel mengalami perlambatan setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri, sementara permintaan ekspor menghadapi tekanan akibat melambatnya perekonomian global.
Kondisi tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam siklus ekonomi, tetapi tetap memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi perlambatan yang lebih dalam.
Meskipun demikian, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi nasional masih terjaga.
Inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara year-on-year, turun dari 3,34 persen pada Juni 2026 dan tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia.
Bahkan, inflasi inti hanya sebesar 2,76 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan permintaan domestik masih relatif terkendali.
Stabilitas harga merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena memberikan kepastian bagi rumah tangga maupun dunia usaha dalam mengambil keputusan konsumsi dan investasi.
Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen.
Kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi global yang belum sepenuhnya stabil, kredibilitas kebijakan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor serta mengurangi volatilitas pasar keuangan.
Indikator lain yang perlu mendapat perhatian adalah kinerja perdagangan luar negeri.
Pada Juni 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$450 juta.
Meskipun nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan defisit Mei 2026 sebesar US$1,61 miliar, kondisi ini mengingatkan bahwa sektor eksternal masih menghadapi tantangan.
Ekspor memang meningkat 8,84 persen, terutama didorong oleh produk nikel dan minyak sawit. Namun, impor melonjak 34,27 persen, terutama karena meningkatnya impor migas dan bahan baku industri.
Defisit perdagangan tidak selalu merupakan sinyal negatif.
Dalam banyak kasus, peningkatan impor bahan baku dan barang modal justru mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.
Yang perlu dipastikan adalah bahwa impor tersebut benar-benar digunakan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, bukan hanya untuk memenuhi konsumsi jangka pendek.
Apabila impor menghasilkan peningkatan produktivitas, maka dalam jangka panjang perekonomian akan memperoleh manfaat yang lebih besar melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah domestik.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital memberikan optimisme baru.
Bank Indonesia mencatat bahwa selama Triwulan II-2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi, tumbuh 36,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transaksi QRIS bahkan meningkat lebih dari 100 persen, sedangkan transaksi melalui BI-FAST mencapai 1,529 miliar transaksi dengan nilai Rp3.777 triliun.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu motor baru aktivitas ekonomi Indonesia.
Perkembangan ini memberikan pesan penting bahwa struktur ekonomi Indonesia sedang mengalami transformasi.
Pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya konsumsi rumah tangga atau ekspor komoditas primer, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan produktivitas, serta memperluas inovasi di berbagai sektor.
Namun demikian, Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya karena mampu mempertahankan pertumbuhan sekitar lima persen.
Target menjadi negara maju membutuhkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil, tetapi hanya dapat dicapai apabila Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan.
Produktivitas inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan yang hanya didorong oleh konsumsi bersifat sementara karena sangat dipengaruhi oleh siklus musiman.
Sebaliknya, pertumbuhan yang bersumber dari investasi produktif, inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi birokrasi akan menghasilkan dampak yang jauh lebih berkelanjutan.
Investasi juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi.
Hilirisasi sumber daya alam harus terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk industri yang memiliki nilai ekonomi lebih besar.
Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperluas basis industri nasional, dan memperkuat daya saing ekonomi.
Pembangunan sumber daya manusia juga tidak boleh diabaikan.
Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia hanya akan menjadi berkah apabila didukung oleh tenaga kerja yang produktif, sehat, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, riset, dan inovasi merupakan investasi yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bagi daerah, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi lokal.
Provinsi-provinsi yang masih bergantung pada komoditas primer harus mulai mengembangkan industri pengolahan, memperkuat UMKM, memperluas ekonomi digital, dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi bukanlah sekadar angka yang diumumkan setiap tiga bulan.
Angka tersebut merupakan cermin dari keberhasilan suatu bangsa mengelola sumber daya, membangun kepercayaan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.
Tantangan global memang belum berakhir, tetapi Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Fokus pembangunan ke depan tidak lagi semata-mata mengejar pertumbuhan yang tinggi, melainkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertumbuhan yang mampu menciptakan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Di situlah arti penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan hanya untuk memenuhi target statistik, tetapi untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang adil, makmur, dan berdaya saing.(*)
