Supratman Andi Agtas

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memberikan klarifikasi terkait wacana pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana yang belakangan menjadi perbincangan publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menggunakan mekanisme pengampunan seperti amnesti, grasi, atau abolisi untuk sekadar membebaskan pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.