Kemenkumham

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian budaya lokal melalui keterlibatannya di Pekan Budaya Kota Jambi 2024. Dalam kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkumham Jambi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br. Pandia, yang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada masyarakat dan pemerintah Kota Jambi, serta undangan yang hadir.

Dalam rangka membahas tahapan lanjutan pasca penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Batang Hari di Aula Pengayoman, Kamis (14/11/2024).

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan persiapan untuk Anugerah Legislasi Daerah dan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Pemetaan. Acara ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting dan diikuti oleh berbagai perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jambi, Elly Yuzar yang turut berpartisipasi dari ruang rapat Kantor Wilayah.

Lapas Kuala Tungkal sebagai unit pelaksana teknis dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memiliki tugas dan fungsi pemasyarakatan salah satunya yaitu penyelenggaraan pembinaan narapidana yang terdiri dari Pembinaan Keagamaan, Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keterampilan.

Sebagai bagian dari langkah preventif dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Elly Yuzar, melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Jambi, Kamis (24/10/2024). Kunjungan ini merupakan respons atas komitmen Kemenkumham dalam memastikan keamanan yang optimal di setiap satuan kerja pemasyarakatan di wilayah Jambi.

Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun 2024 di Titik Lokasi Jambi berlangsung sukses di Abadi Convention Center. Ratusan peserta hadir untuk mengikuti seleksi dengan penuh semangat dan antusiasme.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Elly Yuzar, hadir memberikan arahan kepada seluruh peserta SKD. Beliau menekankan pentingnya mempersiapkan diri dengan baik dan bersikap jujur dalam setiap proses seleksi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nico Afinta, memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kemenkumham di Indonesia secara virtual melalui platform Zoom Meetings. Pengarahan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumham dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jambi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) tengah melakukan persiapan matang menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 yang akan segera dimulai pada 19 sampai 25 Oktober 2024 berlokasi di Abadi Convention Center, Jambi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi menggelar Pembukaan dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran (TA) 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan Kemenkumham, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.