LHP BPK Tebo 2026

TEBO — Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp58.202.109.963 dan terealisasi Rp57.256.670.269,80, atau 98,38 persen dari anggaran.

Anggaran hampir habis. Gedung berdiri. Pembayaran berjalan. Tetapi ketika Badan Pemeriksa Keuangan turun memeriksa dokumen sekaligus fisik pekerjaan, ditemukan kekurangan volume pada proyek-proyek di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dan Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

TEBO — Pajaknya ada. Tagihannya juga ada. Namun, datanya tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan penagihannya nyaris hanya menunggu kesadaran wajib pajak. Begitulah potret pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 Kabupaten Tebo yang tergambar dalam audit BPK tahun 2026.

BPK menyimpulkan nilai piutang PBB-P2 sebesar Rp4.814.939.163 tidak dapat diyakini kewajarannya. Di luar angka yang tidak diyakini itu, piutang PBB-P2 tahun pajak 2014-2025 sebesar Rp6.637.654.923 berpotensi tidak tertagih.