BPK Tebo

TEBO — Pajaknya ada. Tagihannya juga ada. Namun, datanya tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan penagihannya nyaris hanya menunggu kesadaran wajib pajak. Begitulah potret pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 Kabupaten Tebo yang tergambar dalam audit BPK tahun 2026.

BPK menyimpulkan nilai piutang PBB-P2 sebesar Rp4.814.939.163 tidak dapat diyakini kewajarannya. Di luar angka yang tidak diyakini itu, piutang PBB-P2 tahun pajak 2014-2025 sebesar Rp6.637.654.923 berpotensi tidak tertagih.

MUARA TEBO — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semestinya sibuk memadamkan api.

Namun audit BPK RI menemukan bara lain di dalam pengelolaan kas instansi tersebut.

Belanja melalui mekanisme Uang Persediaan dan Ganti Uang senilai Rp341.364.789 disebut direalisasikan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebagian uang diakui digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebagian pertanggungjawaban perjalanan dinas dan belanja logistik disebut menjadi penutup penggunaan uang yang sebenarnya.

TEBO — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan belanja melalui mekanisme Uang Persediaan dan Ganti Uang pada tiga organisasi perangkat daerah Kabupaten Tebo direalisasikan tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan nilai mencapai Rp1.040.037.328.

Tiga instansi itu adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

TEBO — Anggarannya nyaris habis. Jalannya sudah dibayar. Namun, setelah dokumen dibuka dan fisik pekerjaan diperiksa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan volume yang kurang serta spesifikasi teknis yang tidak sesuai pada 13 paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Nilainya tidak kecil: Rp1.634.057.652,46. BPK menyebut angka itu sebagai kelebihan pembayaran kepada para penyedia barang dan jasa.