Pembiayaan Investasi Daerah Jambi: Antara Harapan dan Kenyataan

Oleh :

Ir. H. SYAHRASADDIN, M.Si

Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi

Bagi Provinsi Jambi, pembiayaan investasi adalah hal yang sangat penting, terutama dalam mengadapi kondisi rentang fiskal yang sempit, dan kondisi keuangan yang belum menggembirakan. Pembiayaan investasi sendiri adalah proses penyediaan dana untuk membiayai proyek atau kegiatan investasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau pengembalian investasi di masa depan, dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman bank atau lembaga keuangan, investasi dari investor, seperti investor ventura atau angel investor, maupun dari pendanaan crowdfunding.

Secara teoritis paling tidak ada 3 manfaat pembiayaan investasi, yaitu : (1) meningkatkan potensi keuntungan -pembiayaan investasi dapat membantu meningkatkan potensi keuntungan dengan membiayai proyek atau kegiatan yang menguntungkan-; (2) meningkatkan nilai aset -pembiayaan investasi dapat membantu meningkatkan nilai aset dengan membiayai proyek atau kegiatan yang meningkatkan nilai aset- ; dan (3) meningkatkan pertumbuhan bisnis - pembiayaan investasi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan membiayai pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau peningkatan kapasitas produksi. Pembiayaan investasi umumnya digunakan untuk membiayai berbagai jenis proyek, seperti : pengembangan bisnis, membiayai pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau peningkatan kapasitas produksi; investasi properti, membiayai pembelian atau pembangunan properti, seperti gedung perkantoran, apartemen, atau ruko; proyek infrastruktur, membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, atau pembangkit listrik; dan untuk R&D, membiayai penelitian dan pengembangan produk atau teknologi baru.

Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat, pemerintah di berbagai negara berlomba-lomba menciptakan iklim investasi yang kondusif. Masalahnya kemudian adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu kunci utama untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tata kelola yang buruk sering kali menimbulkan risiko seperti korupsi (suap), birokrasi yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi, yang pada akhirnya menghambat arus pembiayaan investasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta supremasi hukum. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan, kepercayaan investor akan meningkat karena mereka melihat adanya kepastian hukum, keamanan berusaha, dan perlindungan hak-hak usaha. Pembiayaan investasi, baik melalui modal asing, perbankan, maupun pasar modal, sangat bergantung pada persepsi risiko yang salah satunya ditentukan oleh kualitas tata kelola.  Pengalaman selama ini yang dirasakan yang menghambat pembiayaan investasi antara lain : korupsi (suap) yang meningkatkan biaya usaha, birokrasi yang lambat dan tidak efisien (low respon), regulasi dan kebijakan yang sering berubah dan tidak konsisten, kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan pengadaan, dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran peraturan usaha.

Dalam konteks untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat meningkatkan pembiayaan investasi, maka perlu menerapkan reformasi birokrasi -mempercepat perizinan dengan digitalisasi, memangkas prosedur yang tidak relevan, serta melatih aparatur agar lebih profesional-; peningkatan transparansi -memperkuat sistem informasi publik, membuka akses data perizinan, pengadaan, dan anggaran kepada publik-; memperkuat akuntabilitas -meningkatkan peran lembaga pengawas, audit internal, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan-; kepastian hukum -menyusun regulasi yang jelas, sederhana, dan stabil, serta memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil- dan membangun kemitraan dengan swasta -menyusun skema pembiayaan inovatif seperti public-private partnership (PPP) untuk mendorong pembiayaan investasi.

Untuk Provinsi Jambi, potensi investasi sangatlah besar, seperti di sektor pertanian dalam arti luas, Jambi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, pinang dan casiavera; di sektor pariwisata,  Jambi memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti Candi Muaro Jambi, Geopark Merangin, Sungai Batanghari, Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Gunung Kerinci, dan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Berbak; dan di sektor pertambangan, Jambi memiliki potensi pertambangan, seperti batubara, migas, emas dan bahan baku semen; serta lokasi yang strategis, Jambi terletak di jalur perdagangan yang strategis, sehingga memudahkan akses ke pasar domestik (berada di perut Pulau Sumatera) dan internasional, karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Langkah strategis untuk mewujudkan pembiayaan investasi di Provinsi Jambi guna mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain adalah dengan : (a) Meningkatkan Infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan jembatan, terutama mempermudah akses ke daerah-daerah potensial penghasil bahan baku atau sentra-sentra produk unggulan; (b) Pengembangan Ujung Jabung sebagai outlet guna meningkatkan kapasitas dan kualitas ekspor-impor dan menekan biaya logistik; (c) Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur yang memadai; dan (d) Peningkatan level Bandara Sulthan Taha menjadi internasional guna meningkatkan kapasitas transportasi udara; serta (e) meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas, dan Meningkatkan Promosi dan Pemasaran.

Untuk cita-cita mulia jangka panjang, maka daerah Jambi dapat memulai dengan membentuk satuan tugas lintas sektoral untuk identifikasi peluang dan hambatan utama investasi dan merumuskan roadmap perbaikan tata kelola yang dibarengi dengan komitmen dari pimpinan tertinggi untuk menjadikan tata kelola sebagai agenda prioritas daerah. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah bukan hanya kewajiban moral, tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat pembiayaan investasi. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai dengan visi misi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan di bawah Ridho Allah SWT.(*)