Pemprov Jambi Pastikan TPP ASN 2026 Tetap Utuh Meski Anggaran Terbatas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menegaskan, bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 dipastikan tetap utuh tanpa pemotongan. Kepastian ini disampaikan di tengah kondisi APBD 2026 yang diproyeksikan semakin ketat.

APBD Provinsi Jambi tahun depan tercatat tidak begitu menggembirakan. Dana transfer dari pusat dipangkas hingga Rp1,5 triliun, meski sebelumnya diperkirakan hanya berkurang sekitar Rp1 triliun.

“Sudah didiskusikan oleh Banggar bahwa itu adalah upaya terakhir. Bahkan sempat diputuskan oleh Banggar juga untuk tidak melakukan pemotongan TPP ASN 2026,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, Kamis (20/11/2025).

Sudirman menjelaskan, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Sekjen Kemendagri yang menegaskan agar tidak ada pemotongan TPP. Hal ini mempertimbangkan kondisi sebagian besar ASN yang gajinya sudah diagunkan ke bank.

“ASN kita itu gajinya sudah dijaminkan ke bank, sehingga TPP menjadi semangat mereka bekerja,” ujarnya.

Menurut Sudirman, kebijakan mempertahankan TPP juga merupakan instruksi langsung gubernur sebagai bentuk komitmen meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemprov Jambi.

Ia menerangkan bahwa nominal TPP yang diterima ASN selama ini dihitung berdasarkan capaian kinerja bulanan. Secara hitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besaran TPP yang diberikan Pemprov Jambi masih berada di posisi 70 persen dari ambang batas yang diperbolehkan.

“TPP yang diberikan pemerintah kepada ASN masih jauh dari batas maksimal. Jadi masih dalam kategori tidak membebani jika dikaitkan dengan pendapatan ASN,” ujarnya.

Data BKD Provinsi Jambi menyebut, jumlah PNS dan PPPK di daerah tersebut mencapai 12.761 orang. Pemprov Jambi menegaskan akan terus berupaya mempertahankan alokasi anggaran TPP dalam APBD 2026 demi menjaga stabilitas kinerja ASN dan memastikan pelayanan publik tetap optimal. (*)