DPRD Sorot Lawatan Kepsek SMP di Kota Jambi ke Luar Negeri, Faried: Kami akan Gelar RDP

Jambi – Lawatan para Kepala Sekolah (Kepsek) SMP di Kota Jambi ke luar negeri terus menuai sorotan. Kali ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turut angkat bicara dan menyatakan keprihatinannya atas kabar keberangkatan tersebut.

Menurutnya, DPRD Kota Jambi melalui Komisi IV akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk meminta penjelasan lengkap terkait lawatan tersebut.

Kabar bahwa 22 kepala sekolah berangkat ke luar negeri, tepatnya ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, Thailand, dari 8 hingga 12 Oktober 2024, memicu reaksi keras dari publik, termasuk dari aktivis pemerhati pendidikan.

Kemas Faried Alfarelly pun menegaskan pentingnya transparansi terkait lawatan tersebut.

“Kami di DPRD juga terkejut mendengar kabar ini. Oleh karena itu, kami segera menjadwalkan RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk mendapatkan klarifikasi langsung. Jangan sampai informasi ini simpang siur dan menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujar Faried, Ahad (13/10/2024).

Politisi Golkar itu menekankan publik berhak mengetahui tujuan kunjungan tersebut. Apakah ada manfaat signifikan yang bisa didapatkan untuk dunia pendidikan di Kota Jambi. Termasuk, DPRD Kota Jambi juga akan mengecek apakah ada anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk kegiatan ini.

“Publik harus tahu hasil dan manfaatnya, terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Kami juga akan mengecek apakah ada alokasi di APBD untuk kunjungan tersebut,” lanjut Faried.

Faried menyebutkan pihaknya menginginkan kejelasan terkait legalitas dan efektivitas dari kegiatan kunjungan tersebut. Baginya, jika perjalanan ke luar negeri ini menggunakan anggaran daerah, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan manfaat yang nyata bagi kemajuan pendidikan di Kota Jambi.

Sebelumnya, Robert Samosir, aktivis pemerhati pendidikan, mempertanyakan latar belakang lawatan ini dan mendesak transparansi dari pemerintah kota. Ia bahkan berencana menyurati langsung Walikota dan Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi resmi terkait kunjungan para kepala sekolah tersebut.

"Apakah ini perjalanan yang menggunakan dana pribadi atau dana negara? Karena mereka adalah pejabat, maka setiap penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan ke publik," tegas Robert.(*)