DPRD Kota Jambi

JAMBI - Setelah sempat memanas, polemik pembatasan solar bersubsidi di Kota Jambi akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah kompromi dengan merilis aturan baru yang memberikan kuota harian bagi sejumlah angkutan, namun dengan pengawasan yang super ketat.

Meski disambut baik oleh aliansi sopir, kebijakan ini langsung dikritik keras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menilai pemerintah gagal memprediksi dampak sosial dan mengeluarkan surat edaran yang tergesa-gesa.

JAMBI - Puluhan warga Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, bersama aliansi LSM menggeruduk kantor DPRD Kota Jambi pada Senin (13/10/2025). Mereka menuntut penutupan sebuah usaha penggergajian kayu (sawmill) milik CV Muhammad Hasan Firdaus yang dinilai meresahkan dan merugikan warga sekitar.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menyuarakan penderitaan mereka akibat aktivitas sawmill yang berlokasi di RT 04 Kelurahan Pasir Panjang. Mereka meminta Walikota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk bertindak tegas.

Ribuan warga di Kenali Asam Atas dan Bawah, Kota Jambi, terdampak penetapan zona merah Pertamina sejak 2018. Sebanyak 5.500 bidang tanah bersertifikat SHM kini dibekukan hak transaksinya karena diklaim sebagai aset negara. Pemkot Jambi, DPRD, hingga DPR RI berupaya mencari solusi ke pemerintah pusat agar hak warga tak terus terombang-ambing. Warga pun berharap, momentum kemerdekaan RI 80 ini, mereka benar-benar bisa merasakan kemerdekaan. Bagaimana kronologi kasusnya? Berikut penelusuran tim Jambi Link.

***

Jambi - Cek Endra turun langsung menemui warga Kota Jambi! Anggota Komisi XII DPR RI itu hadir dalam reses anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Golkar, Kemas Faried Alfarelly.

Cek Endra menegaskan komitmen Partai Golkar dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur.

Dalam pertemuan tersebut, Cek Endra yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi meminta masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada partai berlambang pohon beringin itu.

JAMBI – Komisi II DPRD Kota Jambi mengungkap dugaan penggunaan ilegal aset milik Pemerintah Kota Jambi oleh Jambi Town Square (Jamtos) setelah melakukan inspeksi langsung ke lokasi pusat perbelanjaan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa terdapat aset Pemkot Jambi yang digunakan tanpa kejelasan status, terutama di area parkir mal. Hingga kini, belum ada perjanjian sewa atau ganti rugi yang jelas antara Pemkot dan pihak Jamtos.

Jambi – Wali Kota Jambi terpilih periode 2025-2029, Dr. Maulana, menghadiri undangan rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Jambi dalam rangka pengumuman penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih, Sabtu (11/1/2025). Acara berlangsung khidmat di gedung DPRD Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Kemas Farid Alfarelly.

Memasuki puncak musim hujan, DPRD Kota Jambi kembali menyoroti permasalahan banjir yang masih menjadi ancaman serius di beberapa kawasan. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi potensi banjir, terutama dengan memanfaatkan bantuan dana sebesar Rp 140 miliar dari Jepang yang harus terserap sepenuhnya hingga Mei 2026.

Namun, Yasir mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI dalam pembuatan kolam retensi dan pelebaran sungai masih menghadapi kendala utama, yaitu pembebasan lahan.

Jambi – Komisi 2 DPRD Kota Jambi mengapresiasi komitmen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 4 dalam penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan kelestarian lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, saat berkunjung ke Head Office Regional 4, Selasa (7/1/2025).

JAMBI – Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, Selasa (18/11/2024). Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, rapat juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jambi tahun 2025 yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Jambi – Masa jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih akan berakhir pada 7 November 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta DPRD Kota Jambi untuk mengusulkan nama-nama kandidat yang dianggap layak untuk mengisi posisi Pj Wali Kota Jambi selanjutnya.