Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Dalam pernyataannya yang disampaikan dengan nada kesal di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024), Jokowi menyatakan bahwa pemerintah saat ini belum melakukan rapat atau pembahasan mengenai hal tersebut.
"Nda, nda, nda. Belum ada (pembatasan), belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," kata Jokowi dengan tegas.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengungkapkan bahwa pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Luhut menyatakan bahwa langkah ini ditempuh agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan menghemat keuangan negara.
"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (16/7/2024).
Menurut Luhut, PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi, tengah mempersiapkan mekanisme pembatasan ini agar dapat segera diterapkan. Pembatasan tersebut diharapkan bisa mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.
Namun, pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa rencana tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah masih perlu melakukan rapat dan pembahasan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan mengenai pembatasan BBM bersubsidi.
Kebijakan subsidi BBM selalu menjadi isu sensitif di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Pembatasan subsidi BBM, jika diterapkan, diharapkan dapat lebih menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, namun juga berpotensi menimbulkan reaksi dari masyarakat yang selama ini menikmati subsidi tersebut.
Meskipun demikian, pernyataan tegas Jokowi memastikan bahwa tidak akan ada perubahan dalam kebijakan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian negara.
Dengan adanya ketidakpastian ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan BBM bersubsidi di masa mendatang.(*)
Add new comment