Proyek perbaikan tebing jalan di Bukit Tiung, Bangko, tampaknya tidak berjalan mulus. Warga mulai curiga. Mereka mempertanyakan proyek yang dianggap tidak sesuai prosedur. Sorotan utama warga adalah absennya papan nama proyek.
"Proyek besar kok tidak ada papan proyek,"ujar Rahman, salah seorang warga.
Reformasi dan otonomi daerah menekankan pentingnya transparansi. Semua elemen masyarakat diharapkan terlibat dalam mengawasi proyek pemerintah. Tujuannya jelas: mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namun, proyek di Bukit Tiung ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Warga menyadari bahwa papan nama proyek adalah salah satu bentuk transparansi anggaran. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Aturan lainnya juga mempertegas hal ini, seperti Perpres No. 70 Tahun 2012 dan beberapa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
"Papan nama proyek itu penting. Tanpa itu, kita tidak tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan bagaimana detail proyek ini," ujarnya.
Baginya, transparansi adalah kunci.
"Kalau dari awal sudah tidak transparan, kita bisa curiga ada yang tidak beres," tambahnya.
Rahman bukan satu-satunya yang khawatir. Banyak warga lain yang merasa senada. Mereka menuntut keterbukaan dari pihak kontraktor.
"Proyek ini pakai dana publik. Kita berhak tahu detailnya," tegas Sujarwati, warga lainnya.
Menurutnya, absennya papan nama proyek bisa jadi indikasi bahwa proyek ini tidak sesuai prosedur.
Ketidaksesuaian ini bisa berarti banyak hal. Mungkin proyek ini dikerjakan asal-asalan. Atau mungkin ada penyelewengan anggaran. Warga khawatir proyek ini malah akan membahayakan mereka jika tidak dikerjakan dengan benar.
Papan nama proyek bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk transparansi yang harus dilakukan sejak awal proyek hingga selesai. Dalam aturan yang ada, setiap proyek pemerintah harus memasang papan nama proyek. Ini agar masyarakat bisa mengawasi dan mengetahui detail proyek tersebut.
Kecurigaan warga semakin kuat karena tidak ada informasi yang jelas.
"Kami tidak tahu siapa kontraktornya, anggarannya berapa, dan kapan selesainya," kata Dodi, warga lain.
Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan ini membuat warga resah.
Kondisi tebing di Bukit Tiung memang butuh perbaikan. Tebing ini rawan longsor dan membahayakan pengguna jalan. Namun, perbaikan harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, justru bisa menambah masalah baru. Warga berharap pemerintah setempat turun tangan. Mereka ingin ada audit dan evaluasi terhadap proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang diinginkan warga.
"Reformasi dan desentralisasi seharusnya mengurangi KKN. Tapi kalau proyek-proyek seperti ini masih melanggar aturan, bagaimana kita bisa percaya pada pemerintah?" tanya Dodi.
Warga tidak sekadar mengeluh. Mereka berharap ada tindakan nyata. Mereka ingin proyek ini berjalan sesuai aturan. Transparansi adalah kunci. Hanya dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat bisa terbangun.
Proyek perbaikan tebing Bukit Tiung Bangko ini adalah ujian. Ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menjalankan prinsip reformasi dan desentralisasi. Warga berharap proyek ini bisa menjadi contoh transparansi. Bukan justru sebaliknya.(*)
Sumber : Sniperkasus
Add new comment