Proyek infrastruktur jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan Tanggul Penutup, Fasilitas dan Prasarana Bendung serta Jaringan Irigasi D.I. Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, kini tengah memasuki tahap paling krusial: evaluasi penawaran.
Proyek milik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DIPA SNVT PJPA Sumatera VI. Menariknya, sebanyak 100 perusahaan konstruksi dari berbagai daerah telah masuk bursa tender. Ini menunjukkan betapa “seksi”-nya proyek ini di mata para kontraktor.
Namun dari sekian banyak peserta, hanya tujuh perusahaan yang telah menyampaikan harga penawaran lengkap dan terkoreksi—menandakan mereka yang paling siap bertarung dalam tender ini.
Berikut daftar 7 besar penawar teratas:
- PT. Runggu Prima Jaya – Rp 45.599.990.240
- PT. Indo Teknik Pembangunan – Rp 46.111.762.786
- PT. Fatimah Indah Utama – Rp 47.595.074.158
- PT. Tiara Multi Teknik – Rp 48.602.384.141
- PT. Arafah Alam Sejahtera – Rp 48.937.216.516
- PT. Nindya Beton – Rp 49.953.549.979
- PT. Inanta Bhakti Utama – Rp 55.500.000.000
Dari data di atas, terlihat PT. Runggu Prima Jaya menawar dengan harga paling rendah, Rp 11,4 miliar di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dipatok Rp 56.999.987.812. Ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah harga ini realistis untuk proyek infrastruktur berat di wilayah pedalaman ?
Potongan harga lebih dari 20% dari HPS sudah lebih dari sekadar strategi kompetitif—ini bisa jadi indikasi "predatory bidding", di mana perusahaan menawar super rendah untuk menang tender, lalu menyiasati pelaksanaan lewat pengurangan volume, penggunaan material murahan, atau akal-akalan addendum.
Hal ini patut menjadi perhatian serius, terutama karena proyek ini dibangun di daerah rawan banjir dan kontur sulit, yang memerlukan kualitas konstruksi tinggi dan tahan lama.
Selain 7 perusahaan yang menawar, 93 peserta lainnya tidak menyampaikan harga. Banyak pihak mulai mempertanyakan: apakah mereka hanya penggembira atau bagian dari strategi konsorsium bayangan?
Sejumlah sumber menyebut, praktik “titipan” dan "bendera pinjaman" masih marak. Perusahaan tertentu diduga hanya dipinjam legalitasnya oleh pemain besar agar masuk daftar peserta, membentuk kesan seolah kompetisi ketat, padahal arah pemenangnya sudah diatur.
Dengan nilai proyek sebesar ini, hasil akhir dari proses tender akan sangat menentukan nasib irigasi dan pertanian masyarakat Batang Asai. Terlebih, outcome proyek ini secara fisik hanya berupa tanggul sepanjang 0,12 kilometer dan irigasi seluas 1 hektare, membuat publik makin sensitif terhadap efisiensi dan transparansi anggaran.
“BWSS VI harus benar-benar selektif. Jangan sampai proyek sebesar ini jadi ajang bancakan atau proyek asal jadi yang nanti hancur sebelum waktunya,” ujar Dr Dedek Kusnadi, akademisi UIN Jambi yang juga tokoh asal Sarolangun.
Masyarakat kini menanti: Apakah tender ini akan melahirkan proyek berkualitas atau justru menambah daftar panjang proyek gagal dan mangkrak di Jambi?
Tahap evaluasi dan penetapan pemenang dijadwalkan rampung 18 April 2025, sementara penandatanganan kontrak ditargetkan 28 April 2025.
Publik berharap, proses ini diawasi ketat oleh inspektorat, BPKP, KPK, dan lembaga pengawas independen untuk memastikan tidak ada praktik kolutif dalam proyek bernilai puluhan miliar ini.(*)
Add new comment