Gubernur Jambi Al Haris memimpin rapat simulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan Kementerian ESDM dan pemerintah daerah, menekankan pentingnya koordinasi, regulasi, dan pengawasan untuk memastikan pertambangan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi daerah.
Jambi— Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin rapat simulasi terkait proses pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/08/2024). Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa proses pemberian IPR di Provinsi Jambi berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi.
Al Haris menyoroti bahwa saat ini, Kabupaten Merangin telah berhasil memperoleh IPR dari Kementerian ESDM, sementara tiga daerah lainnya—Tebo, Sarolangun, dan Batanghari—masih dalam proses pengajuan. "Kita sudah ada satu daerah yang mendapatkan IPR, yaitu Kabupaten Merangin. Namun, dengan pemberian IPR ini, ada tanggung jawab yang harus kita emban bersama," ujar Al Haris.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya memahami tugas dan wewenang di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga provinsi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan IPR tidak hanya bergantung pada pengurusan izin, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
"Kita harus paham betul tugas kita masing-masing—tugas desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, dan provinsi apa. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih dan proses berjalan dengan efektif," jelas Al Haris.
Selain tugas dan wewenang, Al Haris juga menekankan perlunya pemahaman mendalam tentang regulasi terkait IPR. Ia menyebutkan bahwa setiap aspek operasional pertambangan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas operasional hingga jalur pemasaran hasil tambang, harus jelas dan terstruktur.
"Kita harus pelajari regulasinya dengan baik, operasionalnya harus jelas, dan yang tak kalah penting adalah pengawasan. Pengawasan ini tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat agar tambang ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tambah Al Haris.
Dalam penutupannya, Gubernur Al Haris menggarisbawahi bahwa pengawasan yang ketat dan pemahaman yang jelas tentang regulasi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Ia berharap bahwa melalui rapat ini, semua pihak yang terlibat dapat berkoordinasi dengan lebih baik untuk memastikan bahwa pertambangan rakyat di Jambi berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)
Add new comment