Gubernur Jambi

Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).

Kiprah PPTB mulai membetot perhatian publik. Nama PPTB mendadak ramai dibincangkan seiring terjadinya insiden tongkang batubara menabrak jembatan tembesi, pekan lalu. PPTB terlihat paling sibuk, baik sibuk mengurusi tongkang yang menabrak ataupun melakukan klarifikasi ke media melalui serangkaian konferensi pers.

Namun, banyak yang bertanya-tanya apa itu PPTB?

Organisasi apa itu?

Jambi – Di tengah wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara, polemik di masyarakat semakin memanas. Sebagian mendukung dengan alasan potensi lapangan kerja bagi ribuan sopir dan UMKM, sementara banyak pula yang menolak akibat dampak negatif berupa kemacetan dan kerusakan jalan.

Merespons situasi ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi melalui bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam) menyatakan sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat luas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau atas permohonan Gubernur Jambi terkait pengangkatan dan pelantikan tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Persetujuan ini dituangkan dalam surat resmi bernomor 100.2.2.6/416/SJ yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025.

Jambi - Pelantikan kepala sekolah SMA dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di Jambi yang sejatinya digelar pada Kamis sore, 23 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, mendadak ditunda oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Acara tersebut kini dijadwalkan ulang pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sebelumnya dihentikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jambi, harus segera diaktifkan kembali. Ia menilai keputusan penghentian layanan SKTM yang diteken Kepala Dinkes Jambi, Fery Kusnadi, sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat membantu masyarakat miskin.

Layanan SKTM bagi warga tidak mampu atau warga miskin berobat ke Rumah Sakit Pemda akhirnya kembali dilanjutkan. Pihak Dinkes kini telah mencabut surat edaran pemberhentian SKTM itu usai ditegur oleh Gubernur.

"Iya berdasarkan perintah bapak Gubernur Jambi maka SKTM kita rekomendasi kan lagi," kata Kadinkes Jambi, dr.Fery Kusnadi, Kamis (9/1/2025).

Gubernur Jambi Al Haris akhirnya buka suara soal polemik layanan SKTM yang disetop oleh Dinas kesehatan. Dirinya berang, ketika mengetahui Dinkes tidak lagi memberikan rekomendasi soal layanan SKTM buat warga miskin untuk berobat ke Rumah Sakit Pemerintah.

"Jadi soal SKTM itu begini ya, intinya Dinkes itu tidak berhak menstop soal layanan SKTM. Harusnya Dinkes itu membantu memberikan rekomendasi SKTM bagi warga tak mampu yang ingin berobat bukannya menstop layanan itu," kata Al Haris, Kamis 9 Januari 2025.

Gubernur Jambi Al Haris memamerkan capaian proyek multi years dalam rapat paripurna HUT Provinsi Jambi ke-68 pada Senin, 6 Januari 2025.

Mengawali sambutannya, Al Haris menyebut salah satunya adalah jalan Suak Kandis sepanjang 60 Kilometer. Kata dia, jalannya saat ini dalam kondisi bagus.

"Dulu kalau kita bawa tamu untuk ke makam Orang Kayo Hitam itu butuh waktu berjam-jam, sekarang 2,5 jam sampai ke sana, ini nanti jangka panjang juga akan mengarah ke Ujung Jabung," katanya.

Gubernur Jambi Al Haris, menetapkan empat UPTD SMK di Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor, 1372, 1373, 1383, 1384 / KEP.GUB/PRKM-3.3/2024 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Empat SMK yang ditetapkan menjadi BLUD adalah: SMKN 4 Kota Jambi, SMKN 1 Tanjab Timur, SMKN 5 Merangin dan SMKN 4 Tanjab Timur.