Penegakan Hukum PETI

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) guna memperkuat upaya pemberantasan penambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang akan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.

Warga Dusun Rantau Pandan, Bungo, Jambi, menggelar demo menolak aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan dan meminta perhatian pemerintah. Mereka menuntut tindakan nyata dari pihak berwenang.

***