Jambi – Polemik ihwal pengelolaan Batubara di Jambi, mulai dari masalah tambang ilegal, dokumen terbang, TUKS hingga reklamasi kian hangat diperbincangkan publik. Kinerja Inspektur tambang, selaku ‘tentara’ di garda terdepan pengelolaan Batubara turut tersorot.
Publik mempertanyakan mengapa inspektur tambang tak bersuara. Bagaimana gerak aksi mereka memproteksi penyimpangan pengelolaan batubara di lapangan.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Cek Endra, turut hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mencari Solusi Strategis dan Berkelanjutan atas Tantangan Energi Nasional."
Acara tersebut berlangsung Selasa malam, 21 Januari 2025, di Jakarta. FGD fokus membahas penyelarasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan program Kabinet Merah Putih 2025-2029.
JAMBI – Anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar, H. Cek Endra, menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, beserta jajaran pimpinan DPRD Kota Jambi di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2025).
Kunjungan tersebut membahas usulan penambahan kuota jaringan gas (Jargas) untuk Kota Jambi pada tahun 2025. Usulan ini merupakan tindak lanjut komunikasi sebelumnya antara Wali Kota Jambi dan Pimpinan DPRD Kota Jambi dengan Kementerian ESDM, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kuota Jargas yang dibutuhkan masyarakat.
Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) guna memperkuat upaya pemberantasan penambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang akan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.
Gubernur Jambi, Al Haris, geram terhadap pengusaha batubara yang terus melanggar aturan pemerintah. Ia mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin tambang perusahaan yang bandel. Langkah tegas ini akan dibahas dalam rapat bersama Menteri ESDM dan Forkopimda.
***