Kementerian ESDM

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) guna memperkuat upaya pemberantasan penambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia. Langkah ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang akan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.

Gubernur Jambi, Al Haris, geram terhadap pengusaha batubara yang terus melanggar aturan pemerintah. Ia mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin tambang perusahaan yang bandel. Langkah tegas ini akan dibahas dalam rapat bersama Menteri ESDM dan Forkopimda.

***