Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Pagi di Indonesia selalu datang dengan wajah yang berbeda-beda. Matahari terbit di perkampungan nelayan, menyentuh persawahan, menerangi kawasan industri, dan membangunkan kota-kota yang tidak pernah sepenuhnya beristirahat. Di balik keragaman itu, jutaan keluarga memulai hari dengan harapan sederhana: pekerjaan yang pasti, harga yang terjangkau, sekolah yang baik, dan masa depan yang lebih aman. Indonesia mempunyai sumber daya alam, jumlah penduduk, pasar domestik, kebudayaan, serta posisi geografis yang dapat menjadi fondasi kemajuan. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah seluruh kekuatan tersebut telah diubah menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara adil.
Indonesia maju tidak cukup digambarkan melalui gedung pencakar langit, jalan tol, kawasan industri, cadangan devisa, atau besarnya produk domestik bruto. Kemajuan harus terlihat dari petani yang memperoleh harga layak, nelayan yang terlindungi, buruh yang menerima upah memadai, serta pelaku UMKM yang mampu naik kelas. Pertumbuhan juga perlu hadir dalam bentuk sekolah bermutu, layanan kesehatan yang terjangkau, transportasi yang aman, dan lingkungan yang tetap terpelihara. Angka ekonomi yang mengesankan akan kehilangan makna apabila kehidupan sehari-hari masih dipenuhi kecemasan terhadap pekerjaan, harga pangan, biaya pendidikan, dan tempat tinggal. Pembangunan pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak barang, melainkan memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermartabat.
Kinerja ekonomi Indonesia pada 2026 memberikan alasan untuk memelihara optimisme secara terukur. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 3,73 persen, sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan semester I 2025. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perdagangan, perubahan kebijakan negara besar, konflik geopolitik, dan gejolak harga komoditas. Namun, pertumbuhan yang baik tetap harus diperiksa dari sumbernya, penyebarannya, dan manfaatnya bagi rumah tangga.
Dari sisi produksi, pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81 persen pada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya dan menjadi salah satu pendorong penting aktivitas ekonomi. Peran belanja pemerintah dapat dibenarkan ketika mampu menjaga permintaan, memperkuat pelayanan, dan memancing investasi produktif. Namun, pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah menghadapi keterbatasan karena ruang fiskal tidak dapat diperluas tanpa batas. Investasi swasta, ekspor bernilai tambah, produktivitas industri, inovasi, dan daya beli rumah tangga harus menjadi mesin pertumbuhan yang semakin kuat.
Stabilitas harga menjadi bagian penting dari kualitas pertumbuhan karena inflasi langsung menyentuh kehidupan keluarga. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen, menurun dari 3,34 persen pada Juni 2026. Angka tersebut relatif terkendali, tetapi inflasi agregat tidak selalu menggambarkan tekanan harga yang dirasakan setiap kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah mengalokasikan bagian lebih besar dari penghasilannya untuk makanan, energi, transportasi, dan kebutuhan dasar sehingga lebih mudah terkena perubahan harga. Keberhasilan pengendalian inflasi karena itu perlu diukur dari kestabilan harga kebutuhan pokok, bukan hanya pergerakan indeks secara keseluruhan.
Pengendalian harga pangan tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar ketika harga telah meningkat. Produksi pangan, pupuk, irigasi, benih, pergudangan, transportasi, data stok, dan tata niaga harus dibenahi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Petani membutuhkan harga yang menguntungkan, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau, sehingga kebijakan tidak boleh mengorbankan salah satu pihak. Rantai distribusi yang panjang dan ketidakseimbangan informasi sering membuat harga di tingkat konsumen meningkat tanpa diikuti kenaikan pendapatan produsen. Kedaulatan pangan akan terwujud apabila produksi kuat, distribusi efisien, cadangan memadai, dan petani hidup sejahtera.
Pasar kerja Indonesia juga menunjukkan perbaikan, meskipun kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan penting. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, sedangkan rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,39 juta per bulan. Pertanian masih menyerap sekitar 42,60 juta pekerja atau 28,75 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangannya bukan hanya menciptakan pekerjaan, melainkan meningkatkan produktivitas, kepastian, perlindungan, dan pendapatan pekerja.
Pekerjaan yang tersedia belum seluruhnya mampu membawa keluarga menuju kehidupan yang aman dan sejahtera. Banyak pekerja berada di sektor informal, bekerja dengan jam tidak menentu, tanpa kontrak, perlindungan sosial, jaminan pensiun, atau pendapatan yang stabil. Bonus demografi dapat berubah menjadi bonus produktivitas apabila tenaga kerja memperoleh pendidikan, keterampilan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan berusaha. Sebaliknya, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber kekecewaan sosial apabila pertumbuhan tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan harapan. Industrialisasi, UMKM, ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, serta ekonomi hijau perlu menjadi ruang penciptaan pekerjaan masa depan.
Perkembangan kemiskinan memberikan tanda positif sekaligus pengingat tentang besarnya pekerjaan yang belum selesai. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dari 8,25 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang, berkurang sekitar 430 ribu orang dalam enam bulan dan 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Penurunan tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan perbaikan kesejahteraan pada sebagian masyarakat. Namun, hampir 23 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menegaskan bahwa pertumbuhan belum boleh dirayakan secara berlebihan.
Selain penduduk miskin, terdapat kelompok rentan yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah kembali jatuh ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau gagal panen. Kebijakan sosial tidak cukup hanya mengenali penduduk yang telah miskin, tetapi juga harus mencegah keluarga rentan mengalami kemiskinan baru. Data penerima bantuan perlu terus diperbaiki melalui integrasi administrasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan verifikasi lapangan. Perlindungan sosial juga harus dihubungkan dengan pelatihan, akses permodalan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang baik bukan hanya meringankan beban hari ini, tetapi memperbesar kemampuan keluarga menghadapi hari esok.
Transformasi ekonomi Indonesia memerlukan hilirisasi yang lebih luas daripada pengolahan mineral. Kekayaan perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan, energi terbarukan, dan keanekaragaman hayati harus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hilirisasi perlu melibatkan industri domestik, tenaga kerja lokal, pusat penelitian, perguruan tinggi, UMKM, dan pemerintah daerah agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Keberhasilannya harus diukur melalui penciptaan pekerjaan, penguasaan teknologi, peningkatan ekspor, berkembangnya pemasok lokal, dan perbaikan lingkungan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat sumber daya digali dan diproses, tetapi harus berkembang sebagai tempat teknologi, desain, pengetahuan, serta merek bernilai tinggi diciptakan.
Pembangunan ekonomi juga harus berjalan searah dengan perlindungan lingkungan dan transisi menuju energi yang lebih bersih. Pertambangan, perkebunan, industri, dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung alam dapat menciptakan pertumbuhan hari ini dengan biaya besar pada masa depan. Banjir, kebakaran hutan, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, dan kehilangan keanekaragaman hayati bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi juga kerugian ekonomi. Istilah pembangunan hijau tidak boleh menjadi slogan yang indah dalam dokumen, sementara izin, investasi, dan pengawasan masih berjalan tanpa ketegasan. Kemajuan yang tidak merusak harus menjadi prinsip yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab antargenerasi.
Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa agenda besar berupa swasembada pangan dan energi, hilirisasi, pertahanan, pembangunan manusia, serta percepatan pertumbuhan ekonomi. RPJMN 2025–2029 menargetkan pertumbuhan meningkat secara bertahap hingga 8 persen pada 2029 dan kemiskinan turun menjadi sekitar 4,5–5 persen. Target tersebut mencerminkan keberanian dan optimisme, tetapi pencapaiannya memerlukan lonjakan investasi, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi. Pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II 2026 merupakan modal yang baik, tetapi masih menyisakan jarak panjang menuju sasaran 8 persen. Ambisi akan memperoleh kepercayaan apabila disertai peta jalan yang jelas, pembiayaan yang sehat, dan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang paling terlihat dalam pemerintahan saat ini. Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 61,2 juta penerima manfaat pada awal Maret 2026, sehingga program tersebut mempunyai jangkauan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Pelaksanaannya berpotensi memperbaiki gizi, meningkatkan kehadiran siswa, membuka pekerjaan, dan menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal. Namun, besarnya skala program menuntut standar keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan penerima, keterbukaan pengadaan, pengawasan anggaran, dan evaluasi dampak yang ketat. Program unggulan tidak cukup dinilai dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari perbaikan gizi, kesehatan, pembelajaran, dan ekonomi lokal yang dapat dibuktikan.
Kunjungan Presiden ke berbagai daerah, pertemuan dengan masyarakat, serta komunikasi langsung mengenai agenda pembangunan merupakan bagian penting dari kepemimpinan nasional. Kehadiran pemimpin dapat membangun harapan, mempercepat koordinasi, dan menunjukkan bahwa persoalan daerah memperoleh perhatian pemerintah pusat. Namun, kedekatan simbolik tidak boleh menggantikan efektivitas kebijakan, kualitas institusi, dan pemenuhan janji politik. Kunjungan mendekatkan presiden kepada rakyat, tetapi kerja nyata dan pemenuhan janji politiklah yang mendekatkan rakyat kepada kesejahteraan. Masyarakat pada akhirnya tidak hanya mengingat pidato dan upacara, tetapi merasakan apakah pekerjaan bertambah, harga terkendali, hukum berlaku adil, dan pelayanan publik membaik.
Pemerintahan Presiden Prabowo masih memiliki waktu untuk memperkuat arah dan kualitas pelaksanaan program. Stabilitas ekonomi, penurunan kemiskinan, perluasan Makan Bergizi Gratis, serta perhatian terhadap pangan dan hilirisasi merupakan capaian serta agenda yang patut dihargai. Namun, ruang fiskal, tata kelola program besar, kepastian hukum, kualitas birokrasi, ketimpangan antardaerah, dan perlindungan lingkungan tetap memerlukan perhatian serius. Defisit APBN semester I 2026 sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB masih berada dalam batas yang terkendali, tetapi setiap belanja harus menghasilkan manfaat yang sepadan. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya berani menetapkan target besar, melainkan juga berani mengevaluasi, memperbaiki, dan menghentikan kebijakan yang tidak efektif.
Masa depan Indonesia terletak pada kemampuan mengubah pertumbuhan menjadi pemerataan, sumber daya menjadi nilai tambah, dan jumlah penduduk menjadi produktivitas. Pertanian harus menyejahterakan petani, industri harus menciptakan pekerjaan, teknologi harus memperluas kesempatan, dan investasi harus menjaga kepentingan nasional. Pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak dalam arah yang sama tanpa membiarkan pembangunan hanya terkonsentrasi pada beberapa kota dan pulau. Indonesia tidak kekurangan modal untuk maju, tetapi memerlukan konsistensi, integritas, pengetahuan, dan keberanian agar seluruh modal tersebut menghasilkan kesejahteraan. Ketika matahari terbit di seluruh penjuru Nusantara, masa depan Indonesia semestinya tidak hanya tampak semakin terang, tetapi benar-benar dirasakan lebih adil oleh setiap warga negara.(*)
