Jambi — Nama KBH Yusuf muncul dalam delapan paket konstruksi tahun anggaran 2026. Pekerjaannya membentang dari jalan lingkungan, drainase, rehabilitasi gedung, hingga bangunan Makam Rangkayo Hitam. Total nilai yang tercatat mencapai Rp1.601.867.497. Seluruhnya melalui pengadaan langsung.
Sumber dananya APBD.
Bagian yang menarik ditelusuri berada di Kota Jambi. Tiga pekerjaan jalan lingkungan dalam satu kelurahan mencantumkan penyedia yang sama, dengan nilai hampir seragam. Dua paket bahkan bernilai persis sama.
Ketiganya berada di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah. Nilai gabungannya Rp599.460.000.
Pekerjaan Jaling RT.12 Lorong Pengadilan tercatat Rp199.800.000. Angka yang sama muncul pada Jaling RT.15 Lorong Sigit. Sementara Jaling RT.38 Yadika bernilai Rp199.860.000, hanya berselisih Rp60 ribu dari masing-masing dua paket sebelumnya.
Kesamaan penyedia, kelurahan, dan nilai tersebut membuka pertanyaan mengenai dasar pemaketan serta proses pemilihan perusahaan. Dokumen perencanaan, panjang ruas, volume pekerjaan, dan hasil negosiasi harga diperlukan untuk menjelaskan pola itu.
Namun, angka mendekati Rp200 juta tidak bisa langsung dianggap sebagai upaya menghindari tender. Perpres Nomor 46 Tahun 2025, melalui Pasal 38 ayat (3) huruf b, menetapkan batas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi paling banyak Rp400 juta per paket.
Aturan yang sama melarang pemecahan pengadaan dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Untuk membuktikan pelanggaran tersebut, perlu diketahui apakah pekerjaan memang merupakan satu kebutuhan yang sengaja dipecah. Tiga lokasi RT yang berbeda bisa memiliki lingkup dan kebutuhan tersendiri; kesamaan kelurahan saja belum menjawabnya.
Jejak pengadaan KBH Yusuf tidak berhenti pada jalan lingkungan.
Porsi terbesar bernilai total Rp738.547.497.
Paket terbesarnya adalah Rehab Bangunan Gedung Baznas Provinsi Jambi senilai Rp364.249.275. Berikutnya, Rehab Bangunan Gedung PSHT Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebesar Rp199.716.103.
Satu paket lainnya adalah Rehab Bangunan Makam Rangkayo Hitam senilai Rp174.582.119.
Nama pekerjaan terakhir menempatkan belanja konstruksi pada bangunan makam. Akan tetapi, data yang tersedia belum menjelaskan bagian bangunan yang diperbaiki, tingkat kerusakan sebelum pekerjaan, maupun volume rehabilitasinya.
Rincian itu penting untuk menilai apakah harga dan pekerjaan yang dilaksanakan sebanding. Nama paket saja belum cukup untuk mengukur hasil rehabilitasi.
Pada paket Baznas dan PSHT, kedua organisasi tersebut tercantum sebagai bagian nama bangunan. Instansi pengadaannya tetap Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR. Data ini tidak menunjukkan bahwa Baznas atau PSHT merupakan penyedia maupun penerima pembayaran kontrak.
Dua paket berikutnya berada pada satuan kerja Kecamatan Sarolangun. Keduanya menggunakan nama identik: Fisik PEKERJAAN DRAINASE TERBUKA TYPE. I.
Nilainya berbeda, yakni Rp177.400.000 dan Rp86.460.000. Totalnya Rp263.860.000.
Meski judulnya sama, kedua pekerjaan memiliki kode paket dan RUP berbeda. Persoalan yang belum terjawab dalam rincian pengadaan adalah letak masing-masing saluran, panjang pekerjaan, dan cakupan pelayanannya.
Kesamaan nama belum membuktikan pekerjaan ganda. Bahkan nilai gabungan kedua paket masih di bawah batas Rp400 juta. Pemeriksaan titik dan volume pekerjaan akan lebih berguna untuk memastikan keduanya menghasilkan saluran yang berbeda dan dapat ditelusuri.
Di balik delapan paket tersebut, profil pengurus yang disertakan mencantumkan Rezki Putra sebagai direktur KBH Yusuf.
Jejak legalitas yang tersedia memuat akta bertanggal 11 September 2019, dengan nama notaris Andri Hidayat. Nomor yang tercantum pada kolom pengesahan menteri adalah AHU-0054882-AH.01.14 Tahun 2019.
Catatan ini menunjukkan adanya dokumen legalitas sejak 2019. Namun, satu baris profil belum menjelaskan seluruh riwayat perubahan perusahaan, susunan kepemilikan, ataupun pengalaman pekerjaan sebelum delapan paket tahun 2026 tersebut.
Pada bagian Sertifikat Badan Usaha atau SBU, KBH Yusuf tercatat mempunyai tiga subklasifikasi:
- BG009 — Konstruksi Gedung Lainnya, berkualifikasi K. Ditetapkan 14 November 2024, dengan akhir masa berlaku yang tercantum 13 November 2027. ID izin: I-202411141512040246862.
- BS001 — Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, berkualifikasi K. Ditetapkan 13 November 2024, dengan akhir masa berlaku yang tercantum 12 November 2027. ID izin: I-202411131352102625934.
- BS004 — Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, berkualifikasi K. Ditetapkan 14 November 2024, dengan akhir masa berlaku yang tercantum 13 November 2027. ID izin: I-202411132234358154562.
Ketiganya menampilkan status “Disetujui”, dengan penerbit PT Serbu Konstruksi Mandiri. Informasi tersebut merupakan keadaan yang terlihat pada tangkapan layar, sehingga status saat evaluasi masing-masing pengadaan tetap perlu dicocokkan dengan dokumen registrasinya.
Secara bidang, BS001 berkaitan dengan pekerjaan jalan dan BS004 dengan jaringan irigasi serta drainase. BG009 memiliki cakupan yang antara lain meliputi bangunan monumental, gedung bersejarah, dan balai pertemuan. Karena itu, keragaman pekerjaan KBH Yusuf belum menunjukkan ketidaksesuaian SBU dengan sendirinya. Fungsi bangunan, lingkup rehabilitasi, dan persyaratan setiap paket tetap menjadi penentu.
Untuk pekerjaan gedung Baznas dan PSHT, misalnya, nama organisasi belum cukup menjelaskan fungsi teknis bangunannya. Dokumen pengadaan perlu memperlihatkan subklasifikasi yang dipersyaratkan dan dasar penetapannya.
Profil tenaga kerja juga mencantumkan tiga nama. Armayuni tercatat sebagai Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha atau PJTBU dengan kode SI03. Syaipul Anwar tercatat sebagai Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha atau PJSKBU dengan kode SI03, sedangkan Mustaqim sebagai PJSKBU berkode SI01.
Tabel tersebut belum menampilkan jabatan kerja dalam Sertifikat Kompetensi Kerja atau SKK, jenjang kompetensi, maupun masa berlakunya. Kesesuaian tenaga teknis untuk masing-masing bidang, termasuk drainase, masih membutuhkan dokumen kompetensi dan pencatatan penanggung jawab yang lebih lengkap.
Tiga nama dalam profil badan usaha juga tidak otomatis berarti seluruh pekerjaan lapangan hanya ditangani tiga orang. Daftar personel pelaksana dan surat penugasan setiap paket belum tersedia dalam bahan yang ditelaah.
Hal serupa berlaku pada jumlah pekerjaan. Delapan paket sepanjang tahun belum membuktikan delapan pekerjaan berlangsung bersamaan. Tanggal kontrak, jadwal pelaksanaan, dan serah terima dibutuhkan untuk menilai beban pekerjaan perusahaan.
Ada pula persoalan pembacaan status yang perlu diperhatikan. Enam paket senilai Rp1.338.007.497 berlabel “PAKET SELESAI”, tetapi tahapannya “Pemilihan Selesai”. Dua paket drainase senilai Rp263.860.000 berstatus “KONTRAK SEDANG BERJALAN”, pada tahapan “Kontrak”.
Selesainya pemilihan penyedia belum membuktikan jalan, gedung, atau bangunan makam telah selesai dikerjakan. Begitu pula nilai Rp1,60 miliar dalam kolom total_nilai tidak otomatis berarti seluruh uangnya sudah dibayarkan.
Delapan paket ini seluruhnya bernilai di atas Rp50 juta. Pasal 38 ayat (8) mengatur pengadaan langsung pada rentang tersebut wajib menggunakan sistem pengadaan elektronik dengan fitur transaksional. Rekam proses, evaluasi penyedia, dan negosiasi menjadi bagian yang dapat diperiksa lebih lanjut.(*)
