Hampir Rp 1 Miliar untuk Drainase dan Kelas, Menelusuri Tiga Paket CV Lapan Bintang

WIB
Ist

Jambi — Tahun anggarannya tercatat 2026. Namun, nama pekerjaan drainase di Desa Kasang Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, masih menyertakan keterangan “Luncuran 2025”.

Paket senilai Rp368.729.000 itu tercatat atas nama CV Lapan Bintang. Dalam rekap yang menjadi bahan tulisan ini, tahapannya Kontrak, dengan status Kontrak Sedang Berjalan.

Apa sebenarnya yang diluncurkan dari 2025 ke 2026? Kegiatan, anggaran, kewajiban pembayaran, atau penyelesaian pekerjaan?

Judul paket belum menjawabnya.

Drainase tersebut merupakan satu dari tiga pekerjaan yang tercatat atas nama CV Lapan Bintang dalam rekap pengadaan 2026. Dua lainnya menyangkut pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di Batang Hari serta Bungo.

Nilai gabungannya mencapai Rp968.485.602. Seluruhnya menggunakan pengadaan langsung dan sumber dana APBD.

Label 2025, Pencatatan 2026

Nama lengkap pekerjaan itu adalah Pembangunan Drainase RT 06–10 Desa Kasang Kumpeh (Luncuran 2025).

Instansi pengampunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi. Kode paketnya 10965047000, dengan kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP 64655047.

Keterangan “Luncuran 2025” perlu dijelaskan melalui riwayat anggaran dan kontrak. Label tersebut sendiri belum membuktikan pekerjaan terlambat atau penyedia melanggar kewajibannya.

Belum tersedia tanggal kontrak, surat perintah mulai kerja, batas waktu pelaksanaan, maupun dokumen yang menjelaskan hubungan pencatatan 2025 dan 2026.

Tanpa dokumen itu, status pekerjaan belum dapat dinilai secara utuh.

Pertanyaan lain menyangkut lokasi. Nama paket mencantumkan RT 06–10, tetapi rekap belum merinci berapa panjang saluran yang dibangun pada masing-masing titik.

Apakah seluruh RT mendapat pekerjaan? Di mana batas awal dan akhirnya? Ke mana air dari saluran tersebut dialirkan?

Rincian panjang, ukuran penampang, dan titik pembuangan diperlukan untuk menilai apakah pekerjaan sesuai dengan kebutuhan serta desainnya. Angka Rp368,72 juta belum bisa diterjemahkan menjadi biaya per meter hanya dari nama paket.

Dua Paket Sekolah Hampir Rp600 Juta

Porsi terbesar nilai pekerjaan CV Lapan Bintang justru berada pada dua paket sekolah.

Gabungannya Rp599.756.602, sekitar 61,93 persen dari keseluruhan tiga catatan.

Pertama, Belanja Modal Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 9 Batang Hari, senilai Rp299.725.207.

Paket ini berada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dengan kode 10970698000 dan RUP 67537754. Metodenya pengadaan langsung, dengan tahap Pemilihan Selesai.

Nama paket menyebut ruang kelas baru. Namun, belum tersedia informasi mengenai jumlah ruang, luas bangunan, serta fasilitas yang termasuk dalam pekerjaan.

Apakah nilai tersebut hanya untuk bangunan? Apakah instalasi listrik, sanitasi, atau perabot ikut tercakup?

Bagi siswa dan guru, perbedaan itu menentukan kesiapan pemanfaatan. Bangunan selesai belum tentu berarti ruang belajar sudah lengkap dan siap digunakan.

Rekap juga belum memuat jadwal yang menjelaskan kapan pekerjaan dimulai dan kapan ruang kelas ditargetkan dapat dipakai.

Rehabilitasi Lebih Mahal daripada Bangun Baru?

Paket berikutnya ialah Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 7 Bungo, senilai Rp300.031.395.

Instansi pengampunya juga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kode paketnya 10970696000, dengan RUP 67537702. Tahapannya tercatat Pemilihan Selesai.

Nilainya lebih besar Rp306.188 dibandingkan paket pembangunan ruang kelas baru di SMKN 9 Batang Hari.

Sekilas, perbandingan ini mengundang pertanyaan: mengapa rehabilitasi bisa lebih mahal daripada pembangunan baru?

Tetapi, jawabannya tidak dapat ditarik dari judul dan nilai paket saja.

Rehabilitasi dapat mencakup jumlah ruangan, luas, serta komponen berbeda. Begitu pula pembangunan baru. Belum tersedia dasar untuk menganggap keduanya menangani satu ruang dengan ukuran dan spesifikasi yang sama.

Yang perlu diperiksa adalah kondisi awal bangunan SMKN 7 Bungo, jumlah kelas yang ditangani, serta rincian komponen perbaikannya.

Apakah atap, plafon, lantai, dinding, atau struktur tertentu? Berapa volume masing-masing pekerjaan?

Dari rincian tersebut, nilai rehabilitasi dapat diuji kewajarannya. Tanpa itu, selisih harga belum membuktikan kemahalan ataupun penyimpangan.

Semua Pengadaan Langsung, Apakah Melampaui Batas?

Ketiga paket bernilai sekitar Rp300–369 juta dan seluruhnya tercatat menggunakan pengadaan langsung.

Namun, nilai di atas Rp200 juta tidak otomatis membuat metode tersebut keliru untuk pekerjaan konstruksi.

Pasal 38 ayat (3) huruf b dalam aturan pengadaan setelah perubahan melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menetapkan batas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi paling banyak Rp400 juta. Batas ini berbeda dari barang atau jasa lainnya yang paling banyak Rp200 juta.

Dengan asumsi ketiganya memang diklasifikasikan sebagai pekerjaan konstruksi sebagaimana rekap, nilai masing-masing belum melampaui batas Rp400 juta.

Meski demikian, berada di bawah batas nilai belum membuktikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan. Dasar pemilihan penyedia, pemeriksaan kualifikasi, kewajaran harga, dan pelaksanaan tetap perlu ditelusuri melalui dokumennya.

Jumlah ketiga paket juga tidak tepat digabungkan lalu dianggap sebagai satu paket yang melampaui batas pengadaan langsung. Lokasi, kebutuhan, dan instansi pengampunya berbeda; bahan yang tersedia belum menunjukkan pemecahan satu pekerjaan untuk menghindari tender.

Pemilihan Selesai Belum Berarti Kelas Siap Dipakai

Ada perbedaan penting dalam status ketiga pekerjaan.

Drainase Kasang Kumpeh tercatat berkontrak dan sedang berjalan. Dua paket sekolah mencantumkan Pemilihan Selesai.

Status pemilihan tersebut belum menunjukkan bahwa ruang kelas telah selesai dibangun, direhabilitasi, atau diserahterimakan. Sementara status kontrak berjalan pada drainase belum menjelaskan persentase kemajuan fisiknya.

Nilai Rp968,49 juta pun merupakan penjumlahan angka dalam rekap, bukan bukti seluruh pembayaran telah diterima perusahaan.

Bahan tulisan ini belum memuat tanggapan CV Lapan Bintang, Dinas PUPR Muaro Jambi, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengenai rincian pekerjaan tersebut.

Untuk drainase, penjelasan pertama yang dibutuhkan adalah arti “Luncuran 2025” dan riwayat pelaksanaannya. Untuk dua sekolah, jumlah ruang, bagian bangunan yang ditangani, serta jadwal pemanfaatan menjadi informasi utama.

Warga perlu mengetahui saluran mana yang dibangun. Siswa dan guru perlu mengetahui ruang kelas seperti apa yang akan mereka gunakan. Rincian itulah yang akan menunjukkan hasil dari belanja hampir Rp1 miliar ini.(*)

BeritaSatu Network