Jambi — Persoalan siapa yang sebenarnya menjalankan pekerjaan konsultan Sekolah Rakyat Jambi menjadi pokok permohonan klarifikasi DPP Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR).
Dalam salinan surat bertanggal 17 November 2026, lembaga tersebut mempertanyakan kesesuaian tim pelaksana PT Deta Decon dengan dokumen seleksi, kemungkinan pengalihan pekerjaan, hingga dasar penilaian yang memenangkan perusahaan itu.
Surat bernomor 045/DPP-LPI-TIPIKOR/XI/2026 ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui PPK paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jambi-1.
Nama Aidil Fitri, S.H. tercantum sebagai Ketua Umum DPP LPI TIPIKOR pada bagian penutup surat.
Perusahaan yang Menang, Tim Mana yang Bekerja?
Pertanyaan pertama dalam surat langsung menyentuh kesesuaian antara penawaran dan pelaksanaan pekerjaan.
“Apakah PT Deta Decon selaku pemenang seleksi tahun 2026 benar-benar melaksanakan pekerjaan dengan tim yang ditawarkan dalam dokumen seleksi?” demikian bunyi salah satu pertanyaan dalam surat tersebut.
Pertanyaan itu penting karena penilaian seleksi jasa konsultansi berkaitan dengan kemampuan perusahaan dan kualitas penawaran, termasuk tenaga ahli yang diajukan.
Namun, adanya pertanyaan tersebut belum membuktikan bahwa Deta Decon menggunakan tim yang tidak sesuai. Pemeriksaan perlu mencocokkan dokumen penawaran, kontrak, ketentuan pergantian personel apabila ada, serta penugasan sebenarnya.
LPI TIPIKOR juga menanyakan apakah terdapat pengalihan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Surat itu merujuk Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sebagai dasar pertanyaannya.
Penawaran Rp6,95 Miliar Bukan yang Termurah
Bagian lain surat mempertanyakan dasar penilaian teknis yang menempatkan Deta Decon sebagai pemenang.
Dalam bahan pengadaan yang dirujuk, penawaran perusahaan tersebut tercatat Rp6.959.529.060. Pagu sekaligus HPS paketnya Rp8.177.257.000.
LPI TIPIKOR meminta penjelasan mengenai penilaian dengan bobot kualitas 80 persen dan biaya 20 persen, mengingat penawaran Deta Decon bukan yang terendah.
Meski demikian, harga lebih mahal tidak otomatis membuat kemenangan perusahaan menyalahi aturan.
Pasal 42 dalam naskah konsolidasi aturan pengadaan setelah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membedakan metode kualitas dan biaya dari metode biaya terendah. Dengan metode kualitas dan biaya, harga bukan satu-satunya penentu kemenangan.
Karena itu, bagian yang perlu diperiksa adalah dasar pemberian nilai teknis dan penerapan kriteria seleksi. Skor akhir perlu dapat ditelusuri sampai dokumen yang mendukungnya.
Status Kontrak Ikut Dipertanyakan
LPI TIPIKOR turut menanyakan status kontrak paket 2026.
“Bagaimana status kontrak saat ini, mengingat tahapan masih Masa Sanggah?” Ujar Aidil Fitri.
Infografis yang menyertai surat juga menyebut status paket 2026 masih masa sanggah dan belum kontrak. Keterangan itu merupakan informasi dalam bahan yang dilampirkan, belum pemeriksaan terbaru terhadap sistem pengadaan.
Pembedaan ini penting. Pengumuman pemenang, penunjukan penyedia, penandatanganan kontrak, dan dimulainya pekerjaan merupakan tahapan berbeda.
Jawaban mengenai status aktual membutuhkan jadwal pengadaan terbaru serta dokumen penunjukan atau kontrak apabila sudah diterbitkan.
Evaluasi Archimedia Tahun 2025 Diminta Dibuka
Surat tersebut tidak hanya membahas Deta Decon. LPI TIPIKOR juga meminta penjelasan mengenai hasil evaluasi kinerja PT Archimedia Consultans pada paket manajemen konstruksi Sekolah Rakyat Jambi tahun 2025.
Nilai paket yang disebut dalam pertanyaan itu Rp6.179.995.651,50.
Infografis pendamping mengaitkan kedua perusahaan dengan satu nama, yakni Agustianto, berdasarkan keterangan sumber. Di dalamnya juga tercantum dugaan mengenai peran orang tersebut serta penilaian bahwa kinerja lama kurang maksimal.
Namun, bahan yang tersedia belum menyertakan dokumen hubungan hukum Agustianto dengan kedua perusahaan ataupun laporan evaluasi yang membuktikan kinerja buruk.
Dengan demikian, klaim pengendalian dan penilaian kinerja tersebut masih harus diverifikasi. Surat permohonan klarifikasi bukan hasil audit maupun penetapan pelanggaran.
Meminta Jawaban Tujuh Hari Kerja
DPP LPI TIPIKOR meminta tanggapan tertulis paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima.
“Kami memohon tanggapan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima,” tegasnya.
Tenggat tersebut merupakan permintaan pengirim. Karena bukti penerimaan belum tersedia, awal penghitungannya belum dapat dipastikan.
Pada bagian tembusan tercantum LKPP RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Pencantuman itu belum membuktikan kedua lembaga telah menerima surat atau memulai pemeriksaan.
Bahan penyusunan berita ini belum memuat tanggapan Satker, PPK, Pokja, Deta Decon, Archimedia, maupun Agustianto.
Pertanyaan yang diajukan LPI TIPIKOR kini membutuhkan jawaban berbasis dokumen: siapa yang berwenang mewakili perusahaan, tim mana yang ditugaskan, bagaimana dasar penilaiannya, dan bagaimana pekerjaan dipertanggungjawabkan.
Dari jawaban itulah dugaan dapat diuji—terbukti, terbantahkan, atau masih memerlukan pemeriksaan lanjutan.(*)