Dua Konsultan Sekolah Rakyat Jambi Disebut Dikendalikan Sosok Sama, Siapa yang Bertanggung Jawab?

WIB
Ist

Jambi — Nama perusahaan yang tercantum berbeda. Namun, seorang sumber Jambi Link menyebut ada sosok yang sama di balik pengelolaan dua paket manajemen konstruksi Sekolah Rakyat di Jambi.

Sumber tersebut menyebut nama Agustiyanto, yang diklaim berperan dalam pekerjaan PT Archimedia Consultans pada 2025 dan PT Deta Decon yang baru saja memenangkan tender manajemen konstruksi sekolah rakyat untuk tahun 2026.

"Yang pinjam perusahaan PT Deca Decon adalah Agustiyanto," ujar sumber Jambi Link.

Sumber ini tahu persis sosok ini. Pengalaman proyek terdahulu, ia mengatakan kinerjanya kurang memuaskan.

"Lihat saja bagaimana pekerjaan tahun lalu. Bagimana ada keterlambatan, karena konsultannya kurang maksimal bekerja," katanya.

Maklum saja. Perusahaan yang hanya dipakai namanya, sementara seluruh pekerjaan dan tanggung jawab beralih kepada pihak lain, persoalannya tentu saja bakal bermasalah.

Selain itu, ini bakal menyentuh larangan dalam pengadaan pemerintah.Perusahaan Dinilai, Siapa yang Bekerja?

Seleksi konsultan menilai kemampuan badan usaha dan penawaran yang diajukannya. Karena itu, kesesuaian antara perusahaan peserta, pihak yang mewakili, dan pelaksana pekerjaan menjadi bagian penting untuk diperiksa.

Potensi masalah muncul apabila kemampuan yang dinilai saat seleksi ternyata tidak digunakan dalam pelaksanaan, atau perusahaan yang tercantum hanya menyediakan identitas tanpa menjalankan tanggung jawabnya.

Paket Lama Rp6,18 Miliar, Penawaran Baru Rp6,96 Miliar

Pada 2025, PT Archimedia Consultans memenangkan seleksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jambi.

Perusahaan itu tercatat beralamat di Jalan Iswahyudi, Lorong Subur, RT 008, Kelurahan Pasir Putih, Jambi.

Pemberitaan JambiLINK pada 27 November 2025 menyebut pagu dan HPS sekitar Rp7,099 miliar, sementara nilai akhir setelah negosiasi Rp6.179.995.651,50. Angka sekitar Rp7 miliar karena itu tidak tepat langsung disebut nilai kontraknya.

Pada 2026, PT Deta Decon tercantum sebagai pemenang dalam salinan pengadaan paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jambi-1.

Alamat perusahaan tersebut berada di Perkantoran Pondok Kelapa Blok C Nomor 1, Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pagu sekaligus HPS paket 2026 sebesar Rp8.177.257.000. Penawaran Deta Decon tercatat Rp6.959.529.060, sedangkan kolom harga negosiasi belum memuat angka.

Lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Sarolangun. Tahapan pada salinan data masih Masa Sanggah, sehingga informasi tersebut belum membuktikan kontrak sudah ditandatangani.

Kedua paket berbeda tahun dan identitas pekerjaan. Hubungan pengelolaannya tidak dapat disimpulkan hanya karena sama-sama berada dalam program Sekolah Rakyat.

Pinjam Bendera Dilarang, Bukan Sekadar Urusan Nama

Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 melarang peminjaman atau penggunaan nama perusahaan pihak lain serta pengalihan seluruh pekerjaan berikut tanggung jawabnya. Pengalihan sebagian pekerjaan tetap dimungkinkan sepanjang sesuai ketentuan. Isi tersebut terbaca dalam salinan naskah peraturan yang dipublikasikan melalui pembaca dokumen IKAST.

JDIH LKPP mencatat peraturan tersebut berstatus berlaku dan diundangkan pada 22 September 2026. Untuk paket sebelumnya, penerapan aturan harus memperhatikan ketentuan peralihan dan aturan yang berlaku saat prosesnya berlangsung.

Dengan demikian, dugaan penggunaan perusahaan sebagai “bendera” perlu dibuktikan melalui hubungan hukum dan pelaksanaan nyata. Perjanjian kerja sama yang sah tidak dapat disamakan begitu saja dengan peminjaman nama perusahaan.

Sebaliknya, keberadaan surat kuasa juga belum menjawab seluruh persoalan apabila dalam praktiknya seluruh pekerjaan dan tanggung jawab justru dialihkan.

Surat Kuasa dan Status Pegawai Perlu Dicocokkan

Dalam persyaratan paket 2026 yang diberikan kepada redaksi, pihak yang bertindak atas nama perusahaan harus memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri pada kontrak.

Jika dikuasakan, persyaratannya mencantumkan surat kuasa dan bukti bahwa penerima kuasa merupakan pegawai tetap.

Ketentuan ini memberikan titik pemeriksaan yang konkret.

Apabila Agustianto memang mewakili Deta Decon dalam proses pengadaan, apa dasar kewenangannya? Jika ia menjadi penerima kuasa, apakah dokumennya sesuai persyaratan? Jika ia tidak mewakili perusahaan, peran apa yang sebenarnya dijalankan?

Pertanyaan serupa perlu diajukan kepada Archimedia mengenai pekerjaan 2025.

Jawabannya harus dicocokkan dengan akta, surat kuasa, hubungan kerja, perjanjian kemitraan apabila ada, serta dokumen pelaksanaan. Keterangan lisan saja belum cukup untuk menetapkan siapa pengendalinya.

Pokja dan PPK Memiliki Bagian yang Perlu Dijelaskan

Pokja perlu menerangkan pemeriksaan terhadap legalitas dan kewenangan pihak yang mewakili peserta. Rincian itu akan menunjukkan apakah dokumen yang dipersyaratkan telah diperiksa sesuai tahapan.

Pada pelaksanaan kontrak, pemeriksaan juga perlu memastikan kesesuaian tenaga ahli dan sumber daya dengan penawaran serta ketentuan kontrak.

Jika kemudian ditemukan keterangan tidak benar, peminjaman nama perusahaan, atau pengalihan seluruh pekerjaan, tindak lanjut harus ditentukan berdasarkan bukti, tahap pengadaan, dan ketentuan yang berlaku. Dugaan tersebut tidak otomatis membuktikan korupsi atau kerugian negara.

Sampai bahan ini disusun, belum tersedia tanggapan Agustianto, PT Archimedia Consultans, PT Deta Decon, maupun Pokja terkait keterangan sumber tersebut. Bahan yang tersedia juga belum menjelaskan dasar pengetahuan sumber atau menyertakan bukti pendukungnya.

Pertanyaan yang harus dijawab tetap jelas: apakah perusahaan yang dinilai dalam seleksi benar-benar menjalankan tanggung jawab pekerjaannya?

Pembangunan sekolah membutuhkan pengelolaan yang dapat diperiksa. Nama di dokumen, orang yang bekerja, dan pihak yang bertanggung jawab harus memiliki hubungan yang sah dan terang.(*)

BeritaSatu Network