Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbub) yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yakni pengharmonisasian lima Ranperbub Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Harmon (1) dan (2) Lantai 2, serta dua Ranperbub Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Kegiatan turut dihadiri jajaran perangkat daerah dari kedua kabupaten, di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tanjung Jabung Timur, Rina Mariana; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Yani; Inspektur Pembantu Khusus, Yandi Eka Putra; Kepala Bidang Pengembangan, Livia Zulfina; Auditor Ahli Madya, Mhd Jahidin; Ketua Umum KONI Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan; Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda, Muhammad Haris Ersya; serta Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Dalam sambutannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna memastikan setiap rancangan memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengharmonisasian tidak hanya berfokus pada pemeriksaan rumusan pasal, tetapi juga memastikan kesesuaian rancangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kewenangan pemerintah daerah.
Pada sesi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pembahasan difokuskan pada lima Ranperbub, yaitu Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pedoman Pengendalian Kecurangan, Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Instansi Pemerintah, Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Pembahasan terhadap kelima rancangan tersebut menitikberatkan pada kejelasan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah, penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian kecurangan, serta efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, turut dibahas pengaturan mengenai kriteria dan mekanisme pemberian insentif investasi, pengawasan terhadap penerima fasilitas, serta tata kelola cadangan pangan daerah.
Sementara itu, dalam sesi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilakukan pengharmonisasian terhadap dua Ranperbub, yakni Ranperbub tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Ranperbub tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
Pembahasan Ranperbub tentang Pakaian Dinas ASN difokuskan pada kesesuaian jenis, model, atribut, kelengkapan, serta ketentuan penggunaan pakaian dinas dengan regulasi nasional. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Adapun pembahasan Ranperbub tentang Pemberian Penghargaan Olahraga menitikberatkan pada kejelasan kriteria penerima, bentuk penghargaan, mekanisme pengusulan dan penilaian, serta tata cara pemberian penghargaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan prestasi dan kontribusi penerima serta kemampuan keuangan daerah.
Melalui proses pengharmonisasian, Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi bersama perangkat daerah melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap substansi maupun teknik penyusunan rancangan.
Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penyempurnaan mencakup penyesuaian ketentuan dalam batang tubuh peraturan, perbaikan konsideran dan dasar hukum, penyempurnaan lampiran, serta penghapusan beberapa ketentuan yang dinilai perlu diselaraskan. Perbaikan tersebut dilakukan pada seluruh rancangan, khususnya terkait pedoman pengawasan, pengendalian kecurangan, pemberian insentif investasi, dan penyelenggaraan cadangan pangan.
Sementara untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penyempurnaan dilakukan terhadap Pasal 28 dalam Ranperbub tentang Pakaian Dinas ASN. Pada Ranperbub tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, dilakukan perbaikan konsideran dan sejumlah pasal, serta penghapusan beberapa ketentuan guna memastikan kejelasan norma dan kesesuaian substansi pengaturan.
Dina Rasmalita berharap rapat pengharmonisasian ini dapat menghasilkan rancangan peraturan yang berkualitas, selaras, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif perangkat daerah dalam memberikan data dan informasi yang komprehensif agar setiap pengaturan yang disusun memiliki dasar yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
Melalui pembahasan yang terbuka dan konstruktif, pengharmonisasian ini diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan iklim investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai hasil rapat, disepakati bahwa seluruh masukan dan hasil pembahasan pengharmonisasian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan redaksional maupun substansi terhadap ketujuh rancangan sebelum memasuki tahapan penetapan.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)