Proyek miliaran rupiah untuk kelompok tani (Gapoktan) di Kerinci kini disorot tajam. Lima paket proyek dengan total anggaran Rp 2 miliar yang seharusnya mendukung produktivitas pertanian justru menuai polemik. Dugaan pelanggaran prosedur, pengerjaan asal-asalan, hingga kerusakan infrastruktur desa akibat proyek ini makin mencuat ke publik.
Tak hanya di satu lokasi, lima desa di Kecamatan Air Hangat Barat menjadi titik proyek yang disoal warga, yaitu:
- Desa Koto Dua Baru
- Desa Pugu (dua paket proyek)
- Desa Koto Mebai
- Desa Air Panas
Proyek ini berasal dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi. Namun proses pengerjaannya penuh tanda tanya dan mulai dipersoalkan warga. Para petani yang seharusnya mendapat manfaat tidak dilibatkan dalam pengelolaan proyek, dan proyek ini justru dikerjakan secara tertutup oleh pihak tertentu yang diduga bermain dalam proyek-proyek pertanian.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan saluran irigasi pertanian yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Struktur bangunan yang rapuh dan mutu konstruksi yang buruk mengancam ketahanan sistem irigasi yang baru dibangun.
"Bangunan ini tipis, tidak memenuhi standar konstruksi irigasi yang baik. Kalau hujan deras datang, bisa langsung hancur," keluh seorang petani di Desa Koto Dua Baru.
Tak hanya soal kualitas, pelaksanaan proyek ini juga menyebabkan kerusakan jalan desa yang sebelumnya dibangun menggunakan dana desa.
"Jalan lingkungan desa baru selesai dibangun pakai dana desa, sekarang rusak akibat proyek ini. Kami sudah minta diperbaiki, tapi tidak ada tanggapan," ujar seorang perangkat desa.
Proyek Gapoktan seharusnya melibatkan kelompok tani sebagai pelaksana utama, atau paling tidak ada kontrak kerja sama yang jelas. Namun, Gapoktan setempat justru tidak tahu-menahu soal pelaksanaan proyek.
"Seharusnya proyek ini dikelola kelompok tani sendiri atau pihak yang benar-benar paham kondisi lahan. Tapi ini malah langsung dikerjakan oleh pihak luar, dan kami tidak diberi ruang untuk terlibat," ungkap salah seorang tokoh tani di Air Hangat Barat.
"Proyek ini dikerjakan tanpa melibatkan masyarakat kelompok tani. Fisik jalan lingkungan desa yang baru dibangun pakai dana desa kini rusak parah akibat proyek ini, dan tidak ada upaya perbaikan dari pelaksana," imbuh Kepala Desa.
Bahkan, struktur saluran irigasi yang dikerjakan diduga cacat mutu dan konstruksi. Jika tidak segera diperbaiki, proyek yang seharusnya membantu petani malah akan merugikan mereka dalam jangka panjang.
Dugaan praktik monopoli proyek pun mencuat. Ada indikasi proyek ini dikendalikan oleh segelintir pihak yang sudah sering memenangkan proyek serupa di Jambi, tanpa proses yang transparan.
"Semua ini harus diaudit. Kenapa Gapoktan tidak dilibatkan? Kenapa pengerjaannya tertutup? Ini proyek rakyat, tapi dikelola seperti bisnis pribadi," ujar warga.
Dinas Pertanian Provinsi Jambi Diminta Bertanggung Jawab, Warga Ancam Lapor ke Penegak Hukum
Sebagai pemilik proyek, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Jambi harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jika terbukti ada pengabaian standar teknis dan penyalahgunaan kewenangan, maka penegakan hukum harus dilakukan.
Masyarakat dan aktivis yang memantau proyek ini mendesak agar:
- BPK dan Inspektorat Jambi segera melakukan audit terhadap proyek Gapoktan di lima desa.
- Dinas terkait turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kualitas pekerjaan.
- Pihak pelaksana harus diperiksa terkait dugaan monopoli proyek.
- Aparat penegak hukum mengusut kemungkinan penyimpangan anggaran.
Bahkan, warga setempat telah menyatakan siap melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pertanian Jambi jika tidak ada kejelasan soal transparansi proyek ini.
"Kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, kami akan turun langsung ke kantor dinas di Jambi. Ini harus diusut! Jangan biarkan proyek petani dijadikan ladang bancakan!" tegas warga lainnya.
Apakah proyek ini akan menjadi kasus besar dugaan korupsi di sektor pertanian Jambi? Ataukah pemerintah benar-benar akan bertindak tegas?
Add new comment