Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI akan menggelontorkan dana jumbo senilai Rp 57 miliar untuk membangun proyek strategis di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Proyek ini masuk dalam program Ketahanan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Dalam dokumen resmi yang diperoleh, proyek ini mengusung nama Pembangunan Tanggul Penutup, Fasilitas, dan Prasarana Bendung, Jaringan Daerah Irigasi (D.I.) Batang Asai. Proyek tersebut dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam APBN 2025 dan akan dikerjakan dalam waktu 300 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
Berdasarkan data yang dirilis SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VI Provinsi Jambi, proyek ini meliputi beberapa pekerjaan utama, antara lain:
✅ Pekerjaan Persiapan
✅ Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
✅ Pembangunan Tanggul Penutup
✅ Perkuatan Tebing Hilir Bendung
✅ Pembangunan Dermaga
✅ Pengelolaan Daerah Genangan
✅ Pembangunan Bangunan dan Saluran Irigasi
Tujuan proyek ini untuk meningkatkan sistem irigasi di kawasan Batang Asai guna mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kapasitas pertanian di daerah tersebut.
Namun, proyek ini langsung mendapat sorotan dari warga setempat. Mereka menuntut agar pengerjaan dilakukan secara profesional, tidak asal jadi, dan jauh dari praktik korupsi.
Sejumlah warga di Desa Kampung Tujuh dan Desa Pemuncak, lokasi utama proyek ini, memberikan komentar kritis terkait rencana pembangunan tersebut.
Hasan, petani setempat, berharap proyek ini tidak dikerjakan asal-asalan.
"Kami butuh irigasi yang benar-benar bisa meningkatkan hasil pertanian. Jangan nanti anggaran besar, tapi manfaatnya tidak terasa bagi kami petani," ujarnya.
Siti, warga Desa Pemuncak, meminta pengawasan ketat dari pemerintah agar proyek ini tidak jadi ajang bancakan anggaran.
"Rp 57 miliar itu bukan uang sedikit. Tolong diawasi supaya proyek ini berjalan sesuai rencana dan tidak ada permainan anggaran," tegasnya.
Fauzan, tokoh masyarakat setempat, menyoroti soal kualitas proyek infrastruktur.
"Kami pernah punya pengalaman buruk dengan proyek yang cepat rusak. Jangan sampai bangunan tanggul ini baru selesai, sudah retak-retak," katanya.
Warga meminta agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek ini, mulai dari perencanaan, proses lelang, hingga pengerjaan di lapangan.
Sebelumnya, banyak proyek infrastruktur di berbagai daerah mengalami permasalahan seperti pembangunan asal jadi, korupsi, hingga persekongkolan dalam tender. Publik berharap BWSS VI dan Kementerian PUPR benar-benar mengawal proyek ini agar berjalan sesuai spesifikasi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Masyarakat juga menuntut kontraktor pelaksana nantinya harus, menggunakan material berkualitas sesuai standar, mengerjakan proyek sesuai spesifikasi teknis. Kemudian menghindari praktik mark-up dan korupsi dan menyelesaikan proyek tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.
Sebagai proyek strategis yang didanai APBN, publik akan terus memantau setiap tahapan pembangunan proyek ini.
Jangan sampai proyek ini jadi "ajang proyek bancakan" dan hanya menjadi catatan anggaran tanpa hasil nyata!
Apakah proyek ini akan benar-benar membawa manfaat atau justru menjadi polemik di kemudian hari? Kita nantikan realisasinya di lapangan! (*)
Add new comment