BUNGO – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bungo tinggal menghitung hari, tepatnya akan digelar pada 5 April 2025 mendatang. Untuk memastikan kesiapan dan keamanan proses demokrasi ini, Tim Asistensi dan Supervisi Polda Jambi melakukan kunjungan langsung ke Kantor KPU Bungo, Jumat (28/3/2025).
Rombongan tim asistensi yang hadir di antaranya Karo OPS Kombes Pol M. Edi Faryadi, Karo SDM Kombes Pol Handoko, Dirintelkam Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar, dan Ditsamapta Kombes Pol Yohanes W Niti HN. Mereka didampingi Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono dan diterima langsung oleh Ketua KPU Bungo, Armidis, beserta komisioner Jamiin Nopri.
Fokus Pengamanan Ketat
Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan PSU, yang saat ini menjadi perhatian khusus Polda Jambi.
“Bungo saat ini menjadi atensi khusus, karena itu pimpinan kita tidak menginginkan hal buruk terjadi. Semua titik rawan sudah dipetakan dengan matang,” ujar AKBP Natalena.
Dalam pengamanan PSU nanti, pihak kepolisian akan menerapkan pengawalan ketat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu contohnya adalah pengamanan distribusi logistik, yang akan dikawal oleh 10 personel bersenjata lengkap.
“Saat pendistribusian kotak suara, ada 10 personel yang melekat mengawal. Semua bersenjata lengkap untuk memastikan keamanan logistik sampai ke TPS,” jelas Kapolres.
Harapan Kapolda dan KPU: Jaga Kedamaian
Selain pengamanan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar juga mengimbau masyarakat Kabupaten Bungo untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan kondusifitas selama proses PSU berlangsung.
Sementara itu, Ketua KPU Bungo Armidis mengapresiasi dukungan dari Polda Jambi.
“Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan penuh dari Polda Jambi. Bicara pengamanan tentu sangat vital. Kami optimistis PSU akan berjalan lancar dan aman sesuai harapan masyarakat,” ucap Armidis.
Sebagaimana diketahui, PSU Pilkada Bungo akan digelar di 21 TPS sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan ulang ini menjadi krusial karena akan menentukan masa depan kepemimpinan Kabupaten Bungo untuk lima tahun ke depan.
Dengan pengawalan ketat dan sinergi antar lembaga, publik berharap proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan damai. (*)
Add new comment