MERANGIN – Bupati Merangin H. Syukur, S.Pd., MM. akhirnya angkat suara menanggapi polemik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya yang belakangan ini diseret-seret ke dalam isu sensitif bernuansa rasial.
Dalam wawancaranya dengan Jambi Link, mantan anggota DPD RI empat periode itu secara tegas membantah adanya perlakuan diskriminatif terhadap PKL dari etnis tertentu, khususnya Minang. Menurutnya, penertiban yang dilakukan murni untuk menegakkan ketertiban umum di ruang-ruang publik.
“Penertiban ini murni untuk menertibkan, tidak ada menyangkut sukuisme. Semua akan ditertibkan, apalagi yang menggunakan trotoar, di atas saluran air, di ruang terbuka, dan taman-taman,” tegas Syukur, Sabtu (6/4/2025).
Penertiban yang dilakukan, menurut Syukur, menyasar semua PKL tanpa pandang bulu, sesuai aturan dan tata kota. Ia menolak keras narasi di media sosial yang menyebut penertiban ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap suku Minang.
“Ini bukan soal suku, ini soal wajah daerah dan ketertiban umum. Semua pedagang akan kita tertibkan, tidak hanya satu etnis,” imbuhnya.
Syukur juga meminta masyarakat tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
Sebelumnya, Indra Gani, Ketua Bidang Organisasi DPD IKM Merangin, juga mengecam keras konten-konten media sosial yang menyudutkan etnis Minang dalam kasus ini. Ia menyatakan, warga Minang yang berdagang di Merangin siap mendukung program pemerintah dan taat terhadap aturan daerah.
“Kami mendukung penertiban ini, tapi tolong jangan bawa-bawa ras. Itu bahaya,” ujar Indra.
Penertiban PKL tetap akan dilanjutkan oleh Pemkab Merangin, namun dengan pendekatan humanis dan dialogis. Pemerintah juga akan menyiapkan solusi jangka panjang untuk relokasi dan zonasi dagang agar pelaku UMKM tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu estetika dan fungsi ruang publik.(*)
Add new comment