Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi (UNJA) menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di ruang rapat gedung UNIFAC lantai II UNJA Mendalo.
Kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan Survei Investigasi dan Desain (SID) dalam rangka Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun Anggaran 2025, yang didanai oleh APBN.
Prof. Rosyani sebagai Ketua Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian rawa di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yakni; Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.
Prof. Rosyani juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan SID ini akan dilakukan survei, investigasi, dan perancangan desain pertanaman guna meningkatkan indeks pertanaman.
“Target kita indeks pertanaman naik dari satu kali menjadi dua kali, bahkan dua setengah kali tanam pertahun. Dengan begitu, diharapkan pendapatan petani dan produktivitas pangan daerah ikut meningkat,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa program ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Tidak boleh ada orang miskin dan lapar di tahun 2025. Petani harus sukses, dan ini salah satu cara untuk mendukung misi tersebut,” ujar Prof. Rosyani.
Kerjasama antara LPPM Unja dan Dinas Pertanian ini telah terjalin sejak tahun 2021, meski sempat vakum akibat pandemi Covid-19. Tahun ini, sebanyak 58 personel dilibatkan dalam kegiatan SID, terdiri dari tenaga ahli, alumni, serta mahasiswa tingkat akhir dari berbagai program studi seperti teknik sipil, agribisnis, agroekoteknologi, dan sosial ekonomi pertanian.
Program ini menjadi langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberdayakan petani lokal menuju kemandirian daerah di sektor pertanian. (*)
Add new comment