KUALA TUNGKAL – Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan publik. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, daerah yang dipimpin Bupati Anwar Sadat ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP disampaikan dalam momen resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Senin (26/5/2025).
Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang mendampingi Bupati.
Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, secara khusus memberikan apresiasi terhadap capaian Tanjab Barat. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut sebagai bentuk komitmen serius terhadap prinsip akuntabilitas, serta kemampuan menjaga stabilitas keuangan tanpa mengalami defisit anggaran.
“Ini bukan capaian biasa. Di tengah fluktuasi fiskal nasional dan berbagai tantangan pembangunan, Tanjab Barat justru tampil konsisten dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Toha.
Lebih jauh, ia menilai Tanjab Barat bisa menjadi model inspiratif bagi kabupaten lain di Indonesia, terutama dalam membangun sistem keuangan yang kredibel sekaligus responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Dalam pidatonya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan ini. Ia menyebut pencapaian WTP ke-7 ini sebagai buah dari kolaborasi menyeluruh antara jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan dan arahan strategis dari BPK Jambi.
“Alhamdulillah, ini adalah kemenangan kolektif. WTP ini bukan hanya tentang angka-angka dalam laporan keuangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Anwar Sadat juga menegaskan bahwa Pemkab Tanjab Barat akan terus menjaga integritas tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengawasan internal agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.
“Kami ingin menciptakan sistem yang sehat, bukan sekadar meraih prestasi. Yang lebih penting adalah membuktikan bahwa rakyat bisa percaya, dan pemerintah bisa diandalkan,” pungkasnya.
Opini WTP ini menjadi catatan strategis di tengah komitmen Pemkab Tanjab Barat untuk melangkah menuju reformasi birokrasi digital, integrasi sistem keuangan berbasis elektronik, dan penguatan data keuangan sebagai instrumen pengambilan kebijakan publik.
Anwar Sadat berharap pencapaian ini menjadi momentum introspektif dan motivatif untuk semua jajaran dalam menyambut tantangan masa depan.(*)
Add new comment