Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) secara resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub sebagai wadah strategis dalam membangun jejaring, berbagi pengetahuan, serta memperkuat sinergi perumusan kebijakan hukum di tingkat nasional, Senin (15/09/2025).
Acara dibuka dengan sambutan oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya inovasi kebijakan hukum sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. “Forum ini diharapkan menjadi pusat pertukaran gagasan dan solusi kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan global,” ujar Menteri Hukum RI.
Selanjutnya, Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif sinergi ini. “Legal Policy Hub hadir sebagai ruang kolaboratif untuk memperkuat kapasitas aparatur negara sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan inovatif,” ungkap Kepala LAN RI.
Peluncuran FKK ini juga dirangkaikan dengan sesi Policy Talks Tematik I yang mengusung tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Sesi diskusi menghadirkan narasumber lintas sektor, antara lain:
Andry Indrady, A.Md.Im, S.H., Grad.Dip.PA., MPA., Ph.D. – Kepala BSK Hukum Kemenkum
Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A. – Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN
Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. – Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bapanas
Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA. – Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, BRIN
Diskusi interaktif tersebut dipandu oleh Amin Salasa, S.I.P., Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum, yang mendorong elaborasi gagasan mengenai sinergi riset, regulasi, serta kebijakan inovatif dalam penguatan sektor pangan nasional.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga negara serta mendorong hadirnya kebijakan hukum yang tidak hanya visioner, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
Add new comment