Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, buka-bukaan soal aneka kejanggalan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Dalam perbincangan di podcast Rhenald Kasali, Mahfud bahkan tak ragu menyebut ada indikasi korupsi besar di balik mega proyek tersebut.
Mahfud MD secara gamblang menyoroti keputusan pemindahan proyek dari Jepang ke China yang menurutnya tidak transparan dan berbau korupsi.
"Ini jelas sudah ada korupsinya. Ketika memindahkan dari Jepang ke ke Cina tanpa penjelasan, itu korupsi," tegas Mahfud.
Mahfud membeberkan, jika proyek dilanjutkan dengan Jepang, bunga utang yang harus dibayar negara hanya berkisar Rp 73-75 miliar per tahun. Angka itu, kata dia, melonjak gila-gilaan setelah proyek dipegang China.
"Kalau ini (dengan China) 2 triliun, Pak!" serunya.
Mahfud juga menyoroti inkonsistensi proyek yang awalnya digaungkan sebagai skema business-to-business (B2B) murni, namun kini justru 'menyusu' ke APBN. Ia menyebut adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2023 yang sengaja dibuat sebagai 'bantalan' jika terjadi gagal bayar.
Menurutnya, langkah ini jelas melanggar konstitusi.
"Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, setiap kerja sama dengan pihak internasional, Presiden wajib minta persetujuan DPR manakala proyek itu menyangkut uang rakyat," jelasnya.
"Ini kan gak pernah (minta persetujuan DPR). DPR-nya bilang gak tahu kapan ini disahkan," lanjut Mahfud .
Ia pun heran mengapa orang-orang yang sejak awal menolak proyek ini karena dianggap tidak layak, seperti Rizal Ramli dan Ignasius Jonan, justru 'dicopot' dari jabatannya.
Meski Prabowo sudah menyatakan akan melanjutkan proyek Whoosh, Mahfud setuju hal itu wajib dilakukan karena kontrak sudah diteken. Namun, ia memberi catatan keras.
"Wajib menurut saya (dilanjutkan), tetapi jangan lupa juga dibongkar mekanisme pengadaannya, proses pengadaannya. Siapa yang bawa ini barang," pungkasnya.(*)
Add new comment