Jambi - Menyelisik lebih dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi Tahun 2026, publik akan menemukan deretan anggaran operasional yang bikin geleng-geleng kepala.
Di tengah tuntutan kesejahteraan pegawai rendah (honorer), DKP justru menganggarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang sangat tinggi. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dianggarkan mencapai Rp 60.750.000.
Angka BBM ini terasa ironis jika disandingkan dengan anggaran untuk membayar keringat tenaga harian lepas. Dalam pos Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, DKP memecahnya menjadi dua paket yang totalnya setara dengan biaya bensin, yakni Paket 1 sebesar Rp 38.769.600 dan Paket 2 sebesar Rp 19.384.800.
Bukan cuma urusan BBM, "printilan" kebutuhan harian kantor dinas ini juga dicatat rapi dan seluruhnya dibebankan ke APBD. Dari daftar paket kategori operasional rutin di bawah Rp 10 Juta dan pakan ikan, berikut rinciannya:
- Belanja Natura dan Pakan Lainnya: Rp 24.930.500 (Paket 1) dan Rp 13.224.000 (Paket 2)
- Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan: Rp 6.400.000
- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin (Kulkas/AC): Rp 3.660.000
- Belanja Suku Cadang Lainnya: Rp 3.250.000
- Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack): Rp 2.500.000
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah: Rp 1.500.000
- Belanja Obat-Obatan Lainnya: Rp 1.340.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 900.000
- Belanja Alat/Bahan Kantor - Bahan Cetak: Rp 739.312
Publik menyoroti, apakah anggaran berlangganan koran Rp 1,5 juta atau biaya rapat yang dipecah-pecah (Rp 2,5 juta untuk snack dan Rp 900 ribu untuk mamin) benar-benar berdampak pada kinerja instansi dalam mengurus laut dan sungai Jambi?(*)
