Oleh:
Muawwin, MM
Saya melihat angka itu pagi-pagi.
Turun.
Dari 4,48 persen menjadi 4,08 persen.
Artinya, secara resmi, pengangguran di Jambi membaik.
Seharusnya ini kabar baik.
Tapi entah kenapa, rasanya tidak sepenuhnya begitu.
Angka memang sering rapi.
Tapi kehidupan tak selalu rapi.
Di balik angka itu masih ada sekitar 82 ribu orang yang belum bekerja. Di tengah 2,8 juta lebih penduduk usia kerja yang terus bertambah.
Dan lebih menarik lagi—atau mungkin lebih mengkhawatirkan—yang banyak menganggur justru yang berpendidikan.
Sarjana.
Lulusan SMA.
Mereka yang dulu diyakini paling siap menghadapi masa depan.
Saya jadi teringat satu percakapan.
Seorang anak muda. Baru lulus.
Ia bilang gini. “Saya tidak pilih-pilih kerja, Pak.”
Kalimat itu sederhana.
Tapi di baliknya ada sesuatu yang hilang, harapan.
Masalahnya bukan karena tidak ada pekerjaan.
Pekerjaan ada.
Tapi tak cocok.
Sekitar 43 persen tenaga kerja kita masih diserap sektor pertanian dan sejenisnya.
Sektor ini tak membutuhkan gelar sarjana.
Sementara kita setiap tahun meluluskan sarjana.
Di situlah kita mulai melihat sesuatu yang tidak pas.
Akhirnya banyak yang tetap bekerja.
Tapi bukan bekerja yang diharapkan.
Mereka masuk sektor informal.
Jumlahnya sudah lebih dari 60 persen.
Artinya, mayoritas bekerja tanpa kepastian.
Tanpa kontrak.
Tanpa jaminan.
Tanpa masa depan yang jelas.
Saya pernah melihat seorang buruh sawit di Tebo.
Usianya tidak muda lagi.
Sudah lama bekerja.
Tapi statusnya masih buruh harian.
Tidak ada BPJS.
Tidak ada kepastian pensiun.
Ia bekerja hari ini untuk makan hari ini.
Besok? Belum tentu.
Di Muaro Jambi, ceritanya lain lagi.
Angkatan kerja naik.
Lapangan kerja tidak ikut naik.
Akibatnya, pengangguran seperti diam di tempat.
Tidak naik.
Tidak juga turun secara berarti.
Seperti antrean panjang yang tidak bergerak.
Di Batanghari, masalahnya datang dari arah lain.
Pabrik melemah.
Produksi turun.
Dan seperti biasa, yang pertama dikorbankan adalah pekerja.
Selalu begitu.
Di Bungo, ketika sektor resmi tidak lagi cukup, orang mencari jalan lain.
Masuk ke tambang ilegal.
Risikonya besar.
Tapi kebutuhan lebih besar.
Pilihan menjadi sederhana. Bertahan atau tenggelam.
Dari semua itu, saya melihat satu pola.
Masalah kita bukan sekadar kurang pekerjaan.
Masalah kita adalah tidak nyambung.
Pendidikan berjalan ke satu arah.
Ekonomi berjalan ke arah lain.
Keduanya tak pernah benar-benar bertemu.
Di tengah situasi seperti ini, beberapa langkah mulai terlihat.
Tidak selalu besar.
Tapi cukup terasa.
Program perlindungan pekerja rentan, misalnya, sudah menjangkau lebih dari 117 ribu orang melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan.
Targetnya bahkan tidak kecil—cakupan perlindungan itu diarahkan menembus lebih dari separuh pekerja rentan dalam beberapa tahun ke depan.
Artinya, ada upaya untuk memastikan bahwa bekerja—meskipun di sektor informal—tidak lagi sepenuhnya tanpa jaring pengaman.
Di sisi lain, arah kebijakan juga mulai bergeser.
Pembicaraan tentang hilirisasi tidak lagi sebatas wacana.
Sudah mulai masuk ke tahap penjajakan investasi, pelatihan vokasi, hingga penyiapan tenaga kerja.
Belum sempurna.
Tapi arah itu mulai terlihat.
Ada juga satu hal yang sering luput dibahas.
Kelembagaan.
Masih ada daerah yang bahkan tidak menetapkan UMK sendiri.
Akhirnya hanya ikut angka provinsi.
Terlihat sederhana.
Tapi dampaknya tidak sederhana.
Buruh kehilangan kesempatan mendapatkan upah yang lebih layak.
Saya jadi berpikir.
Mungkin masalah terbesar kita bukan kekurangan.
Tapi ketidaksinkronan.
Segala sesuatu ada.
Tapi tidak saling terhubung.
Angka pengangguran bisa saja terus turun.
Program bisa terus berjalan.
Investasi bisa terus datang.
Apakah semua itu benar-benar sudah bertemu di satu titik yang sama?
Karena pada akhirnya, yang dicari bukan sekadar pekerjaan.
Tapi kepastian.
Dan mungkin, itu yang masih sedang kita kejar sampai hari ini.(*)
Penulis adalah anggota TAG Jambi 2026
