Pemkot Jambi Gandeng Baznas Hadirkan Berobat dan Khitan Gratis di Seluruh Puskesmas Kota Jambi.
JAMBI – Pemerintah Kota Jambi terus memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Terbaru, Pemkot Jambi melalui Dinas Kesehatan menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Selasa siang (05/05/2026), di ruang kerja Wali Kota.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Elvi Roza bersama Ketua Baznas Kota Jambi Muhamiuad Padli, dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana.
Kerja sama ini difokuskan pada pelayanan kesehatan bagi para mustahiq kelompok masyarakat yang belum terjangkau jaminan kesehatan seperti BPJS maupun asuransi lainnya.
Dalam keterangannya, Maulana menyebut MoU tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat akses layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu.
“Ini momentum penting agar pelayanan kesehatan bisa lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Salah satu poin utama dalam kerja sama ini adalah penyediaan layanan khitan gratis di seluruh puskesmas se-Kota Jambi. Warga tidak lagi harus menunggu program sunatan massal, cukup dengan surat pengantar dari RT, layanan sudah bisa diakses.
“Setiap saat bisa, tidak perlu menunggu kegiatan khusus. Pembiayaannya akan ditanggung Baznas,” jelas Maulana.
Selain itu, MoU ini juga membuka akses layanan kegawatdaruratan bagi warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Mereka tetap dapat dilayani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, dengan biaya yang akan ditanggung melalui Baznas.
“Yang penting masyarakat tidak mampu tetap mendapat layanan, terutama dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Menurut Maulana, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan Baznas dalam meringankan beban masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
Dengan adanya program ini, Pemkot Jambi optimistis target Universal Health Coverage (UHC) dapat tercapai secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.
