JAMBI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi pada Kamis (7/5/2026).
Forum strategis tersebut digelar sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi kondisi birokrasi dan pelayanan publik, sekaligus merumuskan strategi tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Berdasarkan surat undangan resmi Nomor Und-1611/Bappeda-2.1/IV/2026 tertanggal 4 Mei 2026, FGD akan dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat TPPB Bappeda Provinsi Jambi dengan menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Prof. Dr. Haryadi, sebagai narasumber utama.
FGD tersebut mengangkat tema “Kondisi, Tantangan, dan Strategi ke Depan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jambi.”
Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri berbagai perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan ketentuan maksimal dua peserta dari masing-masing OPD guna menjaga efektivitas forum diskusi.
Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, dalam surat undangannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pembangunan tata kelola pemerintahan di tengah tantangan birokrasi modern dan percepatan transformasi digital.
FGD tersebut diperkirakan akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem merit ASN, efektivitas kebijakan pembangunan, hingga penguatan sinergi pusat dan daerah.
Prof Haryadi mengatakan tata kelola pemerintahan saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif konvensional. Menurutnya, birokrasi daerah harus mampu bergerak lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi.
“Pemerintahan modern harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat dan terjebak rutinitas administratif,” ujar Prof Haryadi menjelang pelaksanaan FGD.
Ia menilai tantangan terbesar pemerintahan daerah ke depan bukan hanya soal anggaran, tetapi kemampuan aparatur dalam membaca perubahan dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Daerah yang mampu maju adalah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, SDM birokrasi yang kompetitif, serta keberanian melakukan inovasi pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Fasilitator Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Fahmi Rasid, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurut Fahmi, tata kelola pemerintahan saat ini harus dibangun dengan pola kolaboratif dan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan lebih terukur dan tepat sasaran.
“Ke depan, tata kelola pemerintahan tidak bisa lagi berjalan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas OPD, penguatan data pembangunan, serta kemampuan membaca persoalan masyarakat secara cepat dan akurat,” ujarnya.
Ia juga menilai FGD tersebut penting sebagai ruang evaluasi terhadap efektivitas birokrasi daerah, termasuk dalam memperkuat pelayanan publik dan akselerasi program pembangunan.
“Forum seperti ini penting agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada rutinitas administrasi, tetapi juga mampu membangun sistem pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil,” katanya.
Tema tata kelola pemerintahan sendiri saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi. Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pidato yang dibacakannya pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026, disebutkan bahwa birokrasi tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat.
FGD ini juga dinilai selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jambi yang saat ini terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi, inovasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
FGD yang digelar Bappeda Provinsi Jambi ini diproyeksikan menghasilkan rekomendasi strategis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan ke depan.
Dengan forum tersebut, Pemprov Jambi berharap tata kelola pemerintahan di daerah semakin profesional, transparan, efektif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. (*)
Galeri Foto :
