JAMBI – Rakernas ADPMET 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (7/5/2026), berubah menjadi panggung kritik keras terhadap kebijakan fiskal migas nasional.
Di hadapan para kepala daerah penghasil minyak dan gas dari berbagai provinsi, Gubernur Jambi Al Haris yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), secara terbuka menyerukan perlunya keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas.
Dengan nada tegas, Al Haris menilai daerah penghasil selama ini masih belum memperoleh ruang fiskal yang proporsional dibanding kontribusi sumber daya alam yang diberikan kepada negara.
“DBH migas adalah tulang punggung penerimaan daerah, tapi skema pemotongan saat ini membatasi ruang fiskal kami,” kata Al Haris saat membuka Rakernas ADPMET 2026.
Rakernas tersebut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, para bupati anggota ADPMET, serta jajaran pengurus asosiasi daerah penghasil migas dan energi terbarukan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery”, forum nasional ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat.
“Tema ini bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak bagi daerah penghasil migas,” ujar Al Haris.
Dalam pidatonya, Al Haris juga menyinggung situasi geopolitik global yang dinilai berdampak langsung terhadap ketahanan energi dunia. Konflik di sejumlah negara produsen minyak disebut memicu terganggunya pasokan minyak internasional.
Namun di tengah situasi tersebut, Al Haris melihat peluang besar bagi Indonesia, khususnya daerah penghasil migas seperti Jambi.
“Perang dunia mengganggu pasokan minyak internasional, tapi sumber daya kita di Indonesia harus dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.
Menurut Al Haris, daerah penghasil migas tidak boleh terus-menerus hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya tanpa memperoleh dampak ekonomi yang signifikan.
Ia menegaskan perlunya penyesuaian formula Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang mempertimbangkan kontribusi riil daerah, termasuk dampak sosial, ekonomi, hingga kerusakan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar wilayah produksi.
“Target utama kita adalah peningkatan lifting minyak agar dana bagi hasil daerah meningkat dan bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur serta belanja publik,” katanya.
Tak hanya menyoroti DBH, Al Haris juga mendorong optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, hingga idle field yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menurutnya, potensi tersebut bisa menjadi sumber peningkatan produksi minyak nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah.
“Ini sumber daya nyata yang harus dioptimalkan. Kita butuh kebijakan yang adaptif dan kemitraan yang sehat,” ujarnya.
Salah satu gagasan yang paling disorot dalam Rakernas tersebut adalah pengembangan modular refinery atau kilang mini di mulut tambang.
Al Haris menilai konsep kilang mini dapat menjadi jalan keluar agar daerah tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah industri energi.
“Daerah jangan cuma jadi lokasi eksploitasi, tapi harus menjadi pusat pertumbuhan energi baru,” tegasnya lagi.
Menurut Al Haris, pengembangan kilang mini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, melibatkan UMKM, hingga memperkuat peran perbankan daerah seperti Bank Jambi dalam rantai pasok energi nasional.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh anggota ADPMET memperjuangkan sejumlah isu strategis lain, seperti tambahan DBH transisi energi, alokasi gas untuk daerah, hak pengelolaan sumur tua, hingga insentif carbon capture.
“Melalui asosiasi ini, kita ingin daerah penghasil migas punya posisi tawar yang kuat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Al Haris menegaskan bahwa daerah penghasil energi harus menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi hijau Indonesia.
“Jambi siap meningkatkan lifting minyak, mengembangkan energi terbarukan, dan menjadi motor penggerak ekonomi hijau di tengah badai geopolitik dunia,” pungkasnya. (*)
