JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., memperjuangkan keselamatan masyarakat kembali dibuktikan. Ia turun langsung meninjau lokasi abrasi di bantaran Sungai Batanghari, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, yang kondisinya semakin mengkhawatirkan dan mengancam sejumlah fasilitas vital milik pemerintah hingga permukiman warga.
Dalam peninjauan tersebut, Kemas Faried didampingi Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Ferdianto, Anggota DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori, S.E., Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq, serta jajaran teknis terkait.
Peninjauan itu bukan sekadar melihat kondisi lapangan, tetapi menjadi langkah nyata Ketua DPRD Kota Jambi untuk memperjuangkan pembangunan turap pengaman tebing melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemas Faried ingin pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi yang selama ini dikeluhkan masyarakat Danau Teluk.
Dari hasil peninjauan, abrasi Sungai Batanghari kini semakin mendekati sejumlah objek vital. Pos Pemadam Kebakaran (Damkar), instalasi PDAM, kantor lurah, jalan lingkungan hingga rumah-rumah warga berada dalam ancaman jika tidak segera dilakukan penanganan permanen.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto di lokasi menjadi momentum penting agar persoalan abrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur. Bapak Edi Purwanto hadir langsung bersama kita melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selama ini masyarakat hanya menyampaikan keluhan melalui usulan dan laporan, tetapi hari ini beliau menyaksikan sendiri bagaimana abrasi terus menggerus bantaran Sungai Batanghari."
Menurut Kemas Faried, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan lagi persoalan biasa. Abrasi yang terus terjadi telah mengancam keselamatan warga sekaligus keberlangsungan pelayanan publik.
"Yang kita perjuangkan hari ini bukan sekadar pembangunan turap. Yang kita perjuangkan adalah keselamatan masyarakat Kota Jambi. Di kawasan ini ada Pos Damkar, instalasi PDAM, kantor pemerintahan, akses jalan, hingga rumah-rumah warga yang setiap hari berada dalam ancaman longsor. Negara harus hadir sebelum bencana benar-benar terjadi."
Terdapat sedikitnya empat kawasan yang membutuhkan penanganan segera, yakni Bosek, Danau Teluk, Kemingking Dalam, dan Pasir Panjang. Seluruh titik tersebut memerlukan pembangunan pengaman tebing agar abrasi tidak semakin meluas.
Sebagai Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried menegaskan dirinya bersama seluruh jajaran DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga pembangunan turap benar-benar masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.
"Kami di DPRD Kota Jambi tidak ingin hanya menerima aspirasi di ruang rapat. Aspirasi masyarakat harus kita jemput, kita kawal, dan kita perjuangkan sampai ke Jakarta. Karena itu kami berharap pembangunan turap ini dapat menjadi prioritas APBN sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam rasa waswas setiap kali debit Sungai Batanghari meningkat."
Kawasan Pasir Panjang dan Danau Teluk merupakan salah satu wajah Kota Jambi di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Karena itu, pembangunan turap tidak hanya bertujuan melindungi infrastruktur pemerintah, tetapi juga menjaga kawasan tepian sungai yang memiliki nilai strategis bagi Kota Jambi.
"Kami ingin masyarakat merasa aman tinggal di rumahnya. Kami ingin fasilitas pemerintah tetap berfungsi melayani masyarakat. Dan kami ingin anak cucu kita nanti masih dapat menikmati tepian Sungai Batanghari yang aman dan tertata. Insyaallah, perjuangan ini akan terus kami kawal sampai benar-benar terealisasi."
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
"Kami berharap perjuangan ini mendapat dukungan penuh sehingga pembangunan pengaman tebing dapat segera direalisasikan. Kawasan ini bukan hanya melindungi fasilitas pemerintah, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Batanghari," ujarnya.
Apabila abrasi terus dibiarkan tanpa penanganan permanen, dampaknya dikhawatirkan akan semakin besar dan mengancam aset pemerintah maupun permukiman warga. Karena itu, sinergi antara DPRD Kota Jambi, DPR RI, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, serta pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan turap sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat Danau Teluk. Langkah turun langsung ke lapangan ini juga sejalan dengan pola kepemimpinan Kemas Faried yang beberapa kali merespons aspirasi warga melalui peninjauan lokasi dan koordinasi lintas instansi.
