CV Darma Megatama Mandiri

Muaro Jambi - Tender proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang disorot.

Laporan dugaan persoalan pengadaan 32 paket proyek bahkan sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi rupanya uang proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muaro Jambi tidak hanya bergerak melalui tender.

Ada jalur lain.

Jumlah paketnya justru jauh lebih banyak.

Bukan 24.

Melainkan 72 paket.

Muaro Jambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Muaro Jambi sudah merealisasikan belanja proyek senilai Rp2.245.921.334 hingga Mei 2026.

Angka itu berasal dari 52 paket pengadaan tahun anggaran 2026.

Dari 52 paket, pola pengadaannya sangat dominan pada jalur Non Tender.

Berikut rekap berdasarkan sumber transaksi:

Muaro Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tancap gas merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tercatat hingga 9 Mei 2026, penggunaan APBD di Dinas PU ini telah menyentuh angka Rp 2.245.925.734 (Rp 2,24 Miliar) untuk mengeksekusi 52 paket pengadaan.

Muaro Jambi - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tengah memicu tanda tanya besar. Puluhan miliar rupiah uang rakyat terpantau mengalir deras ke segelintir rekanan hanya untuk proyek di atas kertas alias "perencanaan", tanpa lelang sama sekali.

Berdasarkan data realisasi pengadaan per April 2026, Dinas PUPR Muaro Jambi mengeksekusi 48 paket proyek pengadaan. Total anggaran yang dihabiskan menembus angka Rp 1.785.080.734 (Rp 1,78 miliar).