KPK Muaro Jambi

Muaro Jambi - Tender proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang disorot.

Laporan dugaan persoalan pengadaan 32 paket proyek bahkan sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi rupanya uang proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muaro Jambi tidak hanya bergerak melalui tender.

Ada jalur lain.

Jumlah paketnya justru jauh lebih banyak.

Bukan 24.

Melainkan 72 paket.

Muaro Jambi - Bara pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus menyala.

Di saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memverifikasi laporan dugaan persoalan pada 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi, tiga tender jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru menarik perhatian.

Nilainya besar.

Total Harga Perkiraan Sendiri atau HPS ketiganya mencapai:

Rp8.036.076.400

Ada proyek jalan Sengeti-Sungai Melintang.

Ada Talang Bukit-Talang Datar.

Muaro Jambi - Peta proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 mulai menarik dibedah lebih dalam.

Apalagi, proses pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini sedang berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menindaklanjuti laporan Barisan 8 Center Jambi terkait dugaan penyimpangan pengadaan pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan disampaikan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 1 September 2026.

Muaro Jambi - Belanja pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 menarik untuk dibedah.

Bukan cuma proyek ruang kelas.

Ada jasa konsultan. Ada alat tulis kantor. Ada pula sederet paket sewa hotel.

Data realisasi pengadaan yang dihimpun Jambi Link mencatat 29 paket dengan nilai total Rp1.633.117.586. Yang mencolok, sembilan paket merupakan sewa hotel dengan nilai gabungan Rp603,2 juta.

Nilainya setara sekitar 36,9 persen dari seluruh pengadaan dalam data tersebut.

Muaro Jambi - Proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan itu disampaikan Barisan 8 Center Jambi ke KPK pada 1 September 2026. Pelapor mempersoalkan dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian negara bisa mencapai Rp50 miliar. Namun angka kerugian tersebut masih sebatas dugaan pihak pelapor dan belum menjadi temuan KPK.