Puskesmas Lempur Kerinci

KERINCI — Temuan BPK RI soal belanja makan-minum pasien Puskesmas Lempur, Kabupaten Kerinci, terus bergulir.

Sejumlah kalangan mulai mendesak agar rekomendasi hasil audit tidak berhenti sebatas dokumen administrasi.

Temuan itu diminta ditindaklanjuti secara serius.

Terutama karena menyangkut penggunaan anggaran pada layanan kesehatan dasar.

Aktivis Kerinci, MHD Ilham, meminta aparat penegak hukum ikut memberi perhatian terhadap temuan tersebut.

Kerinci – Audit BPK RI atas LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 membuka persoalan sensitif di Puskesmas Lempur.

Yang disorot bukan proyek gedung.

Bukan jalan.

Bukan perjalanan dinas.

Melainkan belanja makan-minum pasien.

Nilainya Rp65.725.432. Kecil sih. Tapi bukan masalah nilainya. Namun, masalah niat jahatnya.

Sumbernya dari dana non kapitasi JKN Tahun Anggaran 2025.

BPK mencatat belanja makan-minum pasien pada Puskesmas Lempur itu tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap.