KERINCI — Swasta masuk kamar pemerintah.
Yang negeri justru ditempatkan di kamar hibah.
Begitulah gambaran sederhana temuan BPK RI terhadap penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
Total nilai transaksi yang salah ditempatkan mencapai Rp532.100.000.
Rinciannya:
KERINCI — Temuan BPK RI soal belanja makan-minum pasien Puskesmas Lempur, Kabupaten Kerinci, terus bergulir.
Sejumlah kalangan mulai mendesak agar rekomendasi hasil audit tidak berhenti sebatas dokumen administrasi.
Temuan itu diminta ditindaklanjuti secara serius.
Terutama karena menyangkut penggunaan anggaran pada layanan kesehatan dasar.
Aktivis Kerinci, MHD Ilham, meminta aparat penegak hukum ikut memberi perhatian terhadap temuan tersebut.
Kerinci – Audit BPK RI atas LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 membuka persoalan sensitif di Puskesmas Lempur.
Yang disorot bukan proyek gedung.
Bukan jalan.
Bukan perjalanan dinas.
Melainkan belanja makan-minum pasien.
Nilainya Rp65.725.432. Kecil sih. Tapi bukan masalah nilainya. Namun, masalah niat jahatnya.
Sumbernya dari dana non kapitasi JKN Tahun Anggaran 2025.
BPK mencatat belanja makan-minum pasien pada Puskesmas Lempur itu tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap.
Kerinci – Proyek Rehab Berat Puskesmas Sanggaran Agung senilai Rp8,1 miliar yang menjadi temuan dalam audit BPK RI 2026 ternyata dikerjakan oleh CV Putra Sigegar Bumi.
Perusahaan ini beralamat di Desa Siulak Panjang, Kabupaten Kerinci, Jambi.
Data tender yang dihimpun menunjukkan, CV Putra Sigegar Bumi menjadi pemenang tender pekerjaan Rehab Berat Puskesmas Sanggaran Agung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tahun anggaran APBD 2025.
Nilai pagu paketnya Rp8.132.000.000.
Nilai HPS-nya juga Rp8.132.000.000.
Kerinci — Proyek Rehab berat Puskesmas Sanggaran Agung senilai Rp 8.107.165.000 tahun 2025 bermasalah. Hasil aduit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis menunjukkan masalah proyek tersebut.
Temuan nomor 16 dalam daftar awal kita ternyata berada pada Temuan Nomor 15 Buku II BPK, dengan judul “Kekurangan Penerimaan atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas Kesehatan”.
Pekerjaan itu sudah dibayar lunas 100 persen, tetapi menurut BPK mengalami keterlambatan penyelesaian dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp65.733.770,27.
KERINCI — Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, akhirnya memberi respons atas konfirmasi Jambi Link terkait temuan BPK RI atas belanja rekening Penerangan Jalan Umum atau PJU Tahun Anggaran 2025.
Namun jawaban yang diberikan singkat.
Juanda tidak merinci satu per satu pertanyaan yang diajukan redaksi.
Ia hanya menyatakan bahwa substansi pertanyaan Jambi Link sudah sesuai dengan temuan hasil audit BPK.